Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Bansos
KPK Kesulitan Tangkap Pemberi Suap Hakim PN Bandung
Wednesday 27 Mar 2013 17:06:12

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Toto Hutagalung (TH), salah satu tersangka kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri (PN) Bandung masih berkeliaran. Dari empat tersangka, hanya Toto belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena belum diketahui keberadaannya.

Toto diduga seorang yang memerintahkan Asep Triana (AT) untuk memberi suap pada Hakim PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono. Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, Rabu (27/3) mengatakan, sampai saat ini belum mengetahui keberadaannya. “TH belum dihadirkan. Penyidik sedang berusaha mendatangi TH, tapi tidak tahu keberadaannya,” ujar Johan Budi di kantornya.

Dari empat tersangka, tiga diantaranya sudah dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Toto masih menjadi daftar pencarian orang KPK. Tiga tersangka yang sudah mendekam di penjara adalah hakim Setyabudi, Asep Triana (AT), dan Herry Nurhaya (HT).

Asep merupakan orang yang ditangkap basah oleh KPK setelah menyerahkan uang pada Setyabudi di PN Bandung, Jumat (22/3) lalu. Sementara Herry Nurhayat diduga sebagai pihak pemberi suap. Keterlibatan pihak lainnya masih didalami oleh penyidik KPK.

Dari empat tersangka itu, KPK baru menetapkan satu tersangka dari pihak PN. Sementara tiga tersangka lainnya adalah pihak pemberi suap. Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya terus mencari pihak-pihak lain. Jadi, penetapan tersangka tidak berhenti pada empat tersangka itu.

Apalagi KPK saat ini sudah menyita sejumlah barang bukti, baik itu berupa uang yang sudah dimasukkan ke beberapa amplop, maupun sejumlah dokumen yang disita dari hasil penggeledahan di PN Bandung dan Pemkot Bandung. “Info yang ditemukan, di tempat ST, HN ada beberapa dokumen yang semakin menguatkan dugaan kepada tersangka,” tambah Johan.

Dalam kasus ini, KPK juga menjadwalkan akan memanggil orang nomor satu di Pemerintahan Bandung yakni Walikota Bandung, Dada Rosada. Namun Johan Budi belum menegaskan, kapan Dada akan dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait kasus hakim nakal ini.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Bansos
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]