Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
KPK Kembali Periksa Komisioner OJK Untuk Kasus Century
Tuesday 26 Feb 2013 11:27:59

Johan Budi SP (kanan), Busyuro Muqaddas (tengah), dan Abdullah Hehamahua saat menggelar konferensi pers di gedung KPK, Selasa (26/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga pimpinan Abraham Samad secara perlahan terus mendalami korupsi dana talangan (bailout) Bank Century. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini belum menunjukkan taringnya dalam kasus yang menyebut keterlibatan Wakil Presiden Indonesia, Boediono tersebut. Hari ini, Selasa (26/2), KPK akan memeriksa komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Firdaus Djaelani selaku OJK akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya (BM), eks Deputi V pengawasan BI Budi Mulya. "Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BM," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Selasa (26/2).

Firdaus dipanggil sebagai saksi oleh KPK bukan kali ini saja. Sebelumnya, ia juga telah pernah dimintai keterangan terkait kasus yang sama. Firdaus dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diduga memiliki keterkaitan dengan Bank Century.

Sebelumnya, KPK juga pernah memeriksa Anggito Abimanyu, Rabu (20/2). Kepada wartawan, Anggito mengatakan jika dirinya ragu menyebut Bank Century akan berdampak sistemik terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, menurut Anggito, yang dinamakan sistemik adalah bank punya ukuran besar dan punya kaitan dengan bank-bank lain atau punya kegiatan interbank yang berkaitan dengan bank-bank lain.

Dan bank lain itu diduga bila bank itu gagal dan menyebabkan pada kinerja perbankan lainnya. “Saya menyampaikan bahwa saya belum cukup punya bukti, belum cukup yakin bahwa bank century yang merupakan bank gagal bakal berdampak sistemik," kata anggito saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu.

Sementara KPK secara mengejutkan mengaku baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Padahal, ketika Abraham Samad mengumumkan di gedung DPR RI saat itu, Abraham mengatakan ada dua orang yang dikenai pertanggungjawaban dalam kasus ini. Dua orang itu adalah Budi Mulya (BM) dan Siti Fajriah (SF). Publik pun beranggapan bahwa KPK sudah menetapkan dua orang tersangka.

Namun Johan Budi SP, Juru Bicara KPK sekitar awal bulan Februari lalu menerangkan bahwa Siti Fajriah belum ditetapkan tersangka. "Belum tersangka, hanya orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban," kata Johan Budi.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]