Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus RS Sumber Waras
KPK Dalami Dugaan Aliran Duit Sumber Waras ke Ahok
2016-03-11 11:26:41

Ilustrasi. Aksi unjuk rasa KAMERAD di depan gedung KPK, Meminta untuk Tangkap Ahok pada, Kamis (17/9/2015).(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mendalami adanya dugaan aliran uang ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami tidak bisa buka itu di sini. Kami sudah lakukan banyak hal dan sudah minta PPATK," kata Agus saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (10/3).

Pendalaman itu dilakukan dengan bersama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, khusus terkait kasus pembelian tanah milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014 lalu.

Eks Ketua LKPP itu pun menegaskan bahwa, KPK akan bergerak cepat jika sudah mengantongi alat bukti untuk menjerat pihak yang terkait pembelian tanah YKSW itu. Pun termasuk Ahok selaku Gubernur DKI.

"Ya kalau ada (penyalahgunaan wewenang) akan dinaikkan."

Berdasarkan penelusuran, dalam proses pembelian tanah YKSW, Pemprov DKI awalnya menggunakan notaris bernama Fifi Lety Indra. Dan itu tercantum dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap APBD Pemprov DKI 2014.

Fifi sendiri ditengarai memiliki kedekatan khusus dengan Ahok atau istrinya Veronica Tan. Bahkan ada yang menyebut kalau Fifi adalah adik dari orang nomor satu di Jakarta itu.

Namun di tengah-tengah proses pembelian, Pemprov justru mengganti Fifi sebagai notaris. Dan belum diketahui apa motif pergantian itu.

Hasil pendalaman aktual.com, untuk bisa membuktikan adanya aliran uang ke 'saku' Ahok yang bersumber dari pembelian tanah YKSW, dapat dibuktikan melalui layer ketiga. Notaris bisa masuk dalam kategori ketiga.(WisnuYusep/aktual/bh/sya)


 
Berita Terkait Kasus RS Sumber Waras
 
• Bambang Widjojanto Usul BANI Solusi Tercepat Selesaikan Kasus Sumber Waras
 
• Wagub Minta Bantuan Kejati DKI Bongkar 'Niat Jahat' Transaksi RS Sumber Waras
 
• Lelet Usut Kasus Penjualan Lahan RS Sumber Waras, KPK Digugat ke Pengadilan
 
• Nah'.. BPK Temukan Bukti Baru, KPK Diminta tak Ragu Jadikan Ahok Tersangka
 
• KPK Digugat Ratna dan Belasan Aktivis Terkait Kasus Sumber Waras dan Reklamasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]