Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus PLTU
KPK Akan Beberkan Bukti Suap Emir Moeis di Persidangan
Saturday 13 Jul 2013 10:20:52

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, saat di wawancarai para wartawan.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan bukti keterlibatan Emir Moeis, tersangka kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2004 di pengadilan.

"Soal bukti, KPK akan buka di pengadilan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Sabtu (13/7).

Bambang tidak mempersoalkan pihak Emir Moeis, Ketua Komisi XI DPR RI yang meragukan KPK atas penahanan politikus PDIP itu. Pihak Emir menduga KPK tidak memiliki bukti yang cukup.

Hal ini karena sejak ditetapkan sebagai tersangka setahun lalu, KPK belum pernah memeriksa Emir Moeis, tapi ketika melakukan pemeriksaan perdana, KPK langsung menahannya.

"Tersangka punya hak ingkar," kata Bambang.

Bambang menegaskan, meskipun Emir tidak pernah diperiksa tapi pemeriksaan saksi-saksi terus dilakukan, bahkan pemeriksaan saksi ada yang dilakukan di luar negeri. "KPK hanya ingin menyatakan bahwa pemeriksaan atas kasus EM itu tetap berjalan walau EM belum diperiksa," kata mantan Ketua YLBHI itu.

KPK menetapkan Emir sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR 1999-2004 dan 2004-2009. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu diduga menerima suap lebih dari 300.000 dollar AS dari Alstom, selaku pemenang tender PLTU Tarahan.

KPK menjerat Emir dengan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 Huruf a atau b, Pasal 11, dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk petinggi PT Alstom Indonesia.Selain itu, KPK telah menggeledah tiga lokasi terkait kasus tersebut, yakni kantor Alstom Indonesia, rumah Emir Moeis di kawasan Kalibata, dan rumah dosen UI yang juga Direktur Utama PT Artha Nusantara Utama, Zuliansyah Putra Zulkarnaen, di Jagakarsa.(dbs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus PLTU
 
• Vonis 3 Tahun Emir Moeis, Masih di Bawah Tuntutan Jaksa
 
• Hakim PN Tipikor Tolak Eksepsi Emir Moeis, Sidang di Lanjutkan Pekan Depan
 
• Politisi PDI-Perjuangan Emir Moeis Kembali di Periksa KPK
 
• Emir Moeis Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus PLTU Tarahan
 
• Diperiksa KPK, Emir Moeis Ngaku Hanya Makan Siang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]