Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
KPI
KPI Ingatkan Semua TV Terkait Iklan
Saturday 25 Aug 2012 09:15:50

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan peringatan untuk 11 stasiun televisi (ANTV, Global TV, Indosiar, Metro TV, PT Cipta TPI, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans7, TV One, dan TVRI) terkait siaran Iklan “Mesin Cuci Sharp ‘Dolphin Wave”. KPI menilai iklan tersebut tidak memperhatikan larangan mengenai ketentuan siaran iklan, pelarangan adegan seksual, perlindungan anak, dan norma kesopanan.

Hal itu dijelaskan dalam surat peringatan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, kepada 11 Dirut stasiun televisi tersebut, Kamis, 16 Agustus 2012.

Pada bagian awal siaran iklan, seperti tertulis dalam surat, KPI Pusat menemukan penayangan adegan seorang model iklan wanita (Inul Daratista) yang mengeksploitasi tubuh bagian bokong yang ditampilkan secara close up. Selain itu, di tengah iklan ditayangkan adegan seorang model wanita yang melakukan gerakan tubuh atau tarian erotis. Kemudian di bagian akhir iklan kembali ditayangkan adegan dua orang model iklan melakukan gerakan tubuh atau tarian erotis.

Menurut KPI Pusat, peringatan ini bertujuan agar semua stasiun TV segera melakukan evaluasi internal pada siaran iklan tersebut dengan cara melakukan editing pada adegan yang dimaksud dalam surat peringatan KPI Pusat.

KPI Pusat juga telah menerima surat No. 1067/UM-PP/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 dari Persatuan Perusahaan Iklan Indonesia (P3I) yang isinya menyatakan bahwa iklan tersebut berpotensi melanggar Etika Pariwara Bab III A No. 1.26 yang berbunyi: “iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat meminta kepada seluruh stasiun televisi agar menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3 dan SPS") KPI 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan atas penayangan iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3 dan SPS, KPI Pusat akan memberikan sanksi administratif.(bhc/red/rat)


 
Berita Terkait KPI
 
• Legislator Ingatkan KPI Tingkatkan Pengawasan Penyiaran
 
• ICK Desak KPI Tekan Televisi dan Produksi Sinteron Film Tak Gunakan Figur Artis Tersandung Pornografi dan Narkoba
 
• KPI Tidak Berwenang Awasi Youtube dan Netflix
 
• Komisi I DPR Tetapkan 9 Komisioner KPI Pusat
 
• MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]