JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir adanya temuan bermasalah dalam program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Hal tersebut dinilai karena sikap Jokowi yang terlalu terburu-buru menjaga pencitraannya meskipun sistemnya belum siap.
Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar Rp 50 ribu-Rp 100 ribu pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran dan data penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga parpol turut bermain dalam program KJP tersebut.
Mengenai hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia mengatakan dirinya meyakini 90 persen data yang diungkapkan ICW adalah benar adanya. Menurutnya ICW tidak main-main mempublikasikan data karena pertanggungjawabannya kepada publik.
Ia pun mengungkapkan sebelum program KJP diluncurkan, dirinya menilai sistem KJP belum siap mengingat wilayah Jakarta yang jauh lebih luas dari Solo.
"Solo itu kan cuma sekecamatan Cilandak. Ketika program ini (KJP) dibawa ke Jakarta yang penduduknya 8-9 juta jiwa dan warga miskinnya 4,9 juta jiwa, itu menjadi ribet. Dana besar dan sistem mekanisme rumit. Sudah pasti tidak siap. Terburu-buru diluncurkan akhir tahun 2012 dengan menggunakan sisa anggaran," papar Agus kepada Tribunnews.com, Senin (31/3).
"Saya sudah katakan itu dan sekarang teman-teman ICW evaluasi. Ternyata tidak tepat guna. Saya perjelas, data ICW itu benar adanya," lanjutnya.
Agus menuturkan program KJP tak bisa disebut prestasi Jokowi karena hal tersebut merupakan janji yang diumbarnya saat kampanye sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya Jokowi baru bisa dibilang berprestasi, jika mampu menjaga sistem KJP tetap lancar dan mengatasi masalah klasik di Jakarta seperti kemacetan.
"Menurut saya, kepala daerah kalau waktu kampanyenya janji free pendidikan dan kesehatan, itu bukan prestasi. Itu kewajiban dia. Yang digembar-gemborkan bukan itu. Tapi bagaimana supaya enggak macet, bagaimana supaya orang nyaman tinggal di Jakarta," paparnya.
"Kalau kesehatan dan pendidikan, di seluruh dunia kewajiban seorang kepala daerah atau kepala negara untuk berikan pelayanan pada publik," tuturnya.(tbn/bhc/sya) |
