THAILAND, Berita HUKUM - Pemimpin militer Thailand menjanjikan akan kembali ke demokrasi tapi mengatakan pemilu baru akan terjadi pada Oktober 2015. Jend. Prayuth Chan-ocha mengatakan dalam sebuah pidato bahwa konstitusi interim akan diadopsi bulan depan.
Kabinet sementara akan memerintah hingga pemilu diadakan tahun depan.
Militer merebut kekuasaan pada 22 Mei dan mengatakan ingin mengembalikan stabilitas Thailand setelah kekacauan politik dan sosial selama berbulan-bulan.
Sejak itu negara dikelola oleh junta militer bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Keamanan.
Dewan itu bersikeras mereka adalah pemain netral di antara faksi-faksi politik yang saling bersebrangan.
Prayuth yang memimpin kudeta mengatakan pemilu akan berlangsung di bawah konstitusi baru yang akan dibuat oleh sebuah badan khusus.
"Kami ingin melihat pemilu terjadi di bawah konstitusi baru.... yang bebas dan adil, agar menjadi pondasi kokoh untuk demokrasi Thailand," kata Prayuth di televisi.
"Jika kita mengadakan pemilu hari ini maka situasi akan mengarah kepada konflik dan negara akan kembali ke lingkaran lama yaitu konflik, kekerasan dan korupsi oleh kelompok yang berpengaruh di politik, terorisme dan penggunaan senjata perang," tambahnya.
Sementara sebelumnya, Seorang jenderal senior Thailand menyatakan kepada BBC bahwa kudeta militer bulan lalu tidak direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pengakuan Letnan Jenderal Chatchalerm Chalermsukh mengemuka setelah pemimpin oposisi, Suthep Thaugsuban, mengaku dia dan militer telah menyusun plot kudeta selama bertahun-tahun.
“Sejauh yang saya tahu tidak ada rencana dari jauh hari. Jika direncanakan, hal itu tidak akan sah. Apabila Anda bertanya-tanya mengapa aksi ini terjadi dengan lancar, itu karena pasukan telah lebih dulu diterjunkan di kota (Bangkok). Sehingga, ketika kami mengumumkan status darurat, sudah ada pasukan militer dan polisi di area,” kata Letnan Jenderal Chatchalerm kepada wartawan BBC, Jonathan Head.
Sang jenderal yang menjabat wakil kepala staf angkatan darat sekaligus anggota Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban—pemerintah sementara Thailand—juga menekankan bahwa ratusan orang yang ditahan sejak kudeta digelar dalam kondisi baik.
Lagipula, imbuhnya, tempat orang-orang tersebut ditahan sangat layak.
“Tempatnya seperti penginapan saja. Tidak ada kawat berduri. Kami telah menunjukkan tempat-tempat tersebut kepada kelompok-kelompok pelindung hak asasi manusia dan menayangkannya ke televisi nasional. Kami memperlihatkan wawancara dengan orang-orang yang ditahan. Semua pihak puas dengan hal ini,” kata Letnan Jenderal Chatchalerm.
Shinawatra
Mengenai Perdana Menteri Yingluck Shinawatra serta kakaknya, Thaksin Shinawatra, Letnan Jenderal Chatchalerm mengatakan mereka bisa kembali ke ranah politik setelah reformasi dilaksanakan.
“Ketika kami mencapai tahap akhir, dengan pemilihan umum baru dan reformasi dilaksanakan, semua warga Thai yang masuk kualifikasi bisa ambil bagian dalam pemilu, termasuk keluarga Thaksin Shinawatra…Kami tidak memburu Thaksin, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Dia bebas melakukan apapun,” kata sang letnan jenderal.
Thaksin, imbuhnya, dipersilahkan melawan tuntutan hukum yang dilayangkan kepadanya. “Jika dia yakin menang, dia bisa kembali ke politik.”
Meski demikian, tidak semua pihak sepakat dengan sikap militer. Awal pekan ini, mantan Menteri Dalam Negeri Charupong Reuangsuwan, yang kini mengungsi, mengatakan telah membentuk kelompok untuk menentang pemerintahan militer. Dia merupakan satu-satunya menteri dalam cabinet Yingluck Shinawatra yang dapat meloloskan diri dari penangkapan.
Charupong menyebut kudeta militer sebagai “aksi yang keterlaluan” dan “penyerobotan besar”.(BBC/bhc/sya) |
