JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengimpor 500-2500 kapal dari Cina untuk memenuhi kebutuhan tol laut yang menjadi salah satu program unggulannya mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Rencana ini dinilai sebagai bentuk menganak tirikan industri perkapalan dalam negeri. kecaman tersebut salah satunya berasal dari Direktur Utama PT. Industri Kapal Indonesia (IKI), Saiful A Bandung Bismono. Menurutnya, Sikap tersebut dinilai akan mengancam produksi kapal nasional yang saat ini tengah bergairah bahkan bisa saja mematikan produksi kapal utamanya yang menjadi kewajiban dari PT IKI selaku perusahaan BUMN yang dipercaya pemerintah selama ini.
“Rencana impor tersebut sangat merugikan dan sebaiknya tidak dilakukan. Mestinya yang perlu dilakukan pemeritah terus mendukung perkembangan industri kapal dalam negeri,” ujarnya.
Lanjut Saiful, produksi kapal nasional tidak kalah dari luar negeri, apalagi sejumlah tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sudah terlatih dan professional. Malah, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) seluruh tenaga ahli telah disertifikasi untuk dapat bersaing dengan tenaga ahli lainnya di ASEAN.
Kecaman senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam yang mengatakan bahwa rencana impor kapal tersebut sangat memprihatinkan dan meresahkan pelaku usaha galangan kapal nasional. Pasalnya, hal itu akan mendorong pelaku usaha angkutan laut enggan membangun kapal baru di dalam negeri.
Pernyataan tersebut dinilai mencitrakan bahwa industri galangan kapal nasional tidak mampu. Bahkan Eddy memberikan tantangan kepada pihak yang meragukan perusahaan Galangan kapal untuk memproduksi kapal. “Siapa bilang galangan kapal nasional tidak mampu membangun kapal? Silakan pesan, dan kalau jelas syarat pembayarannya, kami akan laksanakan pembangunan kapal-kapal tersebut,” ujar Eddy di Jakarta, seperti yang lansir maritimemagz, Sabtu (29/11).
Menurut Eddy, kemampuan galangan nasional saat ini terus tumbuh, sejalan dengan program pemberdayaan angkutan laut nasional. Tetapi, pertumbuhan tersebut belum optimal akibat hambatan kebijakan fiskal dan moneter yang memberatkan.(HA/maritimemagz/bhc/sya) |
