Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Jokowi Kumpulkan Petinggi Partai Politik Koalisi di Istana
2021-08-25 20:51:33

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah petinggi partai politik koalisi pemerintah sore ini dikabarkan merapat ke Istana Negara, Rabu sore (25/8).

Dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah Sekjen parai dan bahkan ketua umum partai.

Namun demikian, ia tak menjelaskan secara gamblang isi dari pertemuan tersebut.

"Pertemuan reguler antara presiden dan pimpinan parpol koalisi," kata Johnny dikonfirmasi wartawan.

Adapun partai koalisi pemerintah saat ini yang masuk ke Senayan adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan Nasdem.

Sedangkan parpol di luar parlemen yang turut menjadi pendukung pemerintah adalah Hanura, Perindo dan, PSI.

Menariknya dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Ketua Umun Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjennya Eddy Soeparno.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Menurutnya kehadiran PAN membuat semangat gotong royong dikala pandemi seperti ini sangat terasa.

"Pertemuan kali ini selain dihadiri Ketum dan Sekjen dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, juga dihadiri PAN. Semangat bergotong royong dan memberikan energi positif bagi Pemerintah untuk menangani pandemi sangat terasa," kata Hasto dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Rabu (25/8).(dbs/RMOL/suara/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
2 Tahun Jokowi-Maruf, Indonesia Tidak Baik-baik Saja
 
Jokowi Kumpulkan Petinggi Partai Politik Koalisi di Istana
 
HMI Bongkar Ada 5 Dosa Jokowi
 
Eks Koruptor Jadi Komisaris, Arief Poyuono: Langkah Blunder yang Bisa Rugikan Jokowi
 
Wakil Ketua MPR RI: Semua Menteri Harus Kompak Dibawah Komando Presiden
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]