Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertamina
Jokowi Jangan Hanya Mikirkan Mengganti Kabinet Saja, Dirut Pertamina Harus Dicopot Juga !
2019-05-14 01:52:18

Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis.(Foto: dok.BH)
JAKARTA, Berita HUKUM - Uchok Sky Khadafi sebagai Direktur Center For Budget Analysis (CBA) mengatakan bahwa sebaiknya Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan mengganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina.

Uchok juga mengungkapkan agar Direktur Utama Nicke Widyawati untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya, karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengarapnya yang berkaitan dengan kasus korupsi suap PLTU Riau - 1. Dimana saat itu, Nicke Widyawati duduk sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN.

"Soalnya, gara-gara Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati digarap atau terus menerus diperiksa KPK, mengakibatkan kinerja Pertamina sangat terganggu," ungkap Uchok , Senin (13/5).

Direktur CBA itu menambahkan, bahkan hingga sampai hari ini pada, Senin 13 Mei 2019 Laporan keuangaan Pertamina tahun 2018 sama sekali belum dipublikasi.

"Kemudian, selain Kasus korupsi suap PLTU Riau - 1, KPK juga harus mengarap Direktur Utama.Nicke Wudyawati pada dugaan proyek-proyek lain di Pertamina. Pada semester 1 tahun 2018 saja, ada 44 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.35 miliar dan USD.15 juta," beber Uchok.

"Apabila di total kasus-kasus di Pertamina pada tenggat waktu antara 2015 - 2018, ada sejumlah 374 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.3 Triliun dan USD. 1 miliar yang harus disidik oleh KPK," ujarnya.

"Maka untuk itu, diminta kepada Presiden Jokowi bukan hanya memikirkan menganti kabinet saja, tapi lebih utama segera mencopot Direktur utama PT. Pertamina agar perusahaan Negara tersebut punya integritas dan dipercaya oleh Publik," tegas Uchok.

Sementara, terkait dengan tudingan adanya aroma biaya siluman sebesar 1 milyar rupiah untuk izin penyaluran elpiji, menurut Uchok menanggapi bahwa dugaan permainan kotor tersebut semestinya harus diusut.

"Ini artinya pihak dirut pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus bertanggungjawab atas 'biaya siluman' ini," cetusnya.

Uchok melanjutkan, masa mereka tidak tahu, yang selama ini mereka yang berkuasa atas penyaluran elpiji ini. "Makanya diminta Direktur pertamina Nicke dan Dirjen Migas harus dicopot oleh presiden Jokowi," pungkas Uchok.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pertamina
 
• Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas
 
• Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax
 
• Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan
 
• Terkait Tuduhan SPBU Semper Layani Pertalite Pakai Jerigen, Ketum FWJ Indonesia: Jangan Asal Tuduh
 
• Pemerintah Jangan Simpang Siur Sikapi Penanganan Pasca Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]