Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah
Thursday 10 Jul 2014 22:21:54

Ilustrasi. Ketua Majelis Syuro PBB Prof Yusril Ihza Mahendera.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro PBB Prof Yusril Ihza Mahendera berpegang teguh terhadap sikap netral yang ia ambil. Dia pun tidak punya kepentingan siapa di antara pasangan capres-cawapres ini yang terpilih maupun yang kalah.

Demikian disampaikan Prof. Yusril yang juga pakar hukum tata negara ini dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online, Rabu (9/7) malam.

Prof. Yusril: Sampai Malam Ini dan Insya Allah Seterusnya Saya Netral

"Saya baru akan turun tangan, bila akibat pilpres ini keadaan bangsa dan negara menjadi genting dan situasi keselamatan negara terancam. Kalau itu yang terjadi, saya akan menunda kegiatan apapun dan fokus tangani keadaan bangsa dan negara seperti saya lakukan di tahun 1998," tegasnya.

"Tapi kalau hanya kepentingan politik antara Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK serta para pendukungnya, saya memilih netral dan tidak memihak," sambungnya. (Baca: Jokowi Berniat Gandeng Prof. Yusril Hadapi Prabowo di MK)

Dia menegaskan, pemihakannya hanya kepada bangsa dan negara, bukan kepada orang, termasuk siapapun yang nanti jadi Presiden dan Wakil Presiden.

"Dari zaman Presiden Soeharto sikap saya selalu seperti itu dan sampai sekarang tidak berubah. Saya rela diberhentikan dari suatu jabatan, karena saya berbeda pendapat dengan Presiden, apalagi jika saya anggap Presiden melanggar UUD 1945," demikian Prof. Yusril yang juga mantan Mensesneg ini.(zul/rmol/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]