Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
2019-08-15 01:15:25

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019, di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa dirinya memiliki hak prerogatif penuh dalam menyusun dan memilih nama-nama calon menteri untuk periode kedua kepemimpinannya yang akan dimulai bulan Oktober mendatang.

"Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah pembantu (Presiden, red)," tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-58 Tahun 2019, di Bumi Perkemahan Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8) sore.

Tetapi parpol kan banyak yang meminta Pak? "Ya saya sampaikan tadi. Masa saya ulang-ulang terus sih," ucap Presiden menjawab lanjutan pertanyaan wartawan.

Sementara mengenai kapan kabinet diumumkan, menurut Presiden, kalau melihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik. Meski demikian, Presiden akan melihat momentumnya, mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu.

Sedangkan mengenai komposisi menteri pada kabinet mendatang, Presiden Jokowi memberikan gambaran, akan didominasi kaum profesional. Persentasenya sekitar 55% profesional sementara yang berlatar belakang partai politik sekitar 45%.

Dari segi usia, Presiden tidak memungkiri jika pada kabinet mendatang akan ada yang berusia muda, berumur antara 25-35 tahun. "Ya ada yang umur-umur itu betul, yang muda, yang setengah muda, campur lah, ada yang setengah tua ada juga," tukasnya.

Presiden Jokowi juga mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan nomenklatur kementerian, dimana ada yang merupakan gabungan kementerian/lembaga, dan juga ada yang muncul baru.

Saat wartawan mendesak apakah yang dimaksud Kementerian Investasi? "Nanti kalau sudah waktunya tahu semua jangan nebak-nebak," kata Presiden.(HIM/FID/ES/setkab/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
• PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
• Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
• Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
• PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
• PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]