Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
KPK
Jimly Sepakat Dengan Ranking Pansel KPK
Thursday 01 Sep 2011 22:38:13

Jimly Asshiddiqie (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Jimly Asshiddiqie menaruh harapan besar, agar pimpinan KPK periode mendatang dapat memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Jimly pun sepakat dengan calon yang berada dalam posisi empat besar yang dipatok Pansel Capim KPK.

Ia pun tidak segan-segan membeberkan beberapa nama yang dinilainya layak untuk memimpin KPK periode 2011-2015. “Pertama adalah Abdullah Hehamahua dan kedua adalah Bambang Widjojanto," kata mantan Ketua Mahkamah konstitusi (MK) ini, Kamis (1/9).

Nama selanjutnya yang disebut Jimly adalah orang yang kini menjabat sebagai Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dan Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adnan Pandupraja. "Kelima Busyro Muqoddas yang tinggal meneruskan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan, tidak setuju dengan ranking yang diberikan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk menentukan orang-orang yang berhak memimpin lembaga itu ke depan.

Pasalnya, kriteria ranking tidak dikenal dalam UU KPK sendiri. “Kami perlu garis bawahi bahwa menurut DPR tidak sependapat dengan adanya ranking yang diajukan Pansel," ujar politisi Partai Golkar asal Dapil Lampung ini.

Menurut dia, dalam UU sebenarnya tidak mengenal adanya ranking. "Kami minta menghapus ranking-ranking yang diberikan Pansel (kepada Capim KPK)," ucapnya.

Sebelumnya, Pansel mengumumkan 8 nama calon pimpinan KPK berdasarkan ranking. Berikut delapan nama yang diberikan Pansel Capim KPK, takni (1) Bambang Widjojanto, (2) Yunus Husein, (3) Abdullah Hehamahua, (4) Handoyo Sudrajat, (5) Abraham Samad, (6) Zulkarnain, (7) Adnan Pandupradja dan (8) Aryanto Sutadi.(pkc/rob)


 
Berita Terkait KPK
 
• Pecah Rekor 3 kali OTT KPK dalam Sehari, Siapa Saja Pejabat yang Terseret?
 
• KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli Prabowo-Gibran di MK,Ali: Sudah Gelar Perkara
 
• Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK
 
• Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL
 
• Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]