Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Presiden SBY
Jeruk Lokal Miliki Rasa Bersaing, Presiden Minta Jangan Impor Jeruk
Monday 09 Jun 2014 13:07:26

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono di sela-sela peninjauannya pada Pekan Nasional (Penas) XIV Tani dan Nelayan di depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim, Sabtu (7/6).(Foto: Istimewa)
MALANG, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono menyampaikan pujiannya pada kualitas dan rasa jeruk dalam negeri (Indonesia). Ia meyakini jeruk dalam negeri tidak kalah dengan jeruk dari negara manapun.

"Ini hasil dalam negeri, jangan impor terus, siapa bilang kalah dengan negara lain?", ujar Presiden saat mencicipi jeruk keprok di sela-sela peninjauannya pada Pekan Nasional (Penas) XIV Tani dan Nelayan di depan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jatim, Sabtu (7/6).

Karena memiliki kualitas dan rasa yang baik, Presiden SBY meminta jajaran Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah, serta para petani anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar jeruk dalam negeri ditumbuhkan dengan baik, dikembangkan, dan dipasarkan.

“Saya optimistis kalau begini-- penelitian kita baik, inovasinya baik, petaninya rajin, pemerintahnya sregep, pemimpinnya mencintai petaninya, insya Allah akan jadi,” tutur Kepala Negara.

Tiga Sasaran

Sebelumnya dalam pidato pembukaan Penas XIV Tani Nelayan, Presiden SBY mengatakan, ada 3 (tiga) sasaran besar dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Yang pertama, kata Presiden, kita ingin pangan di negeri kita ini cukup, bahkan lebih. Kita bisa berswasembada, dan kita memiliki ketahanan pangan yang kuat.

Sasaran besar kedua adalah kita ingin penghasilan para petani, nelayanan dan para petani hutan makin membaik. Sedang sasaran yang ketiga, lanjut SBY, rakyat yang jumlahnya 245 juta bisa membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Untuk mencapai tiga sasaran itu, menurut Kepala Negara, ada 5 (lima) pihak yang berkepentingan, yaitu: 1) Pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah, termasuk para gubernur, para bupati dan walikota dengan cara menyusun dan mengembangkan kebijakan yang tepat; regulasi yang tepat; iklim pertanian, perikanan dan kehutanan yang tepat; iklim investasi dan usaha yang juga tepat. “Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pemerintah kita dalam era globalisasi haruslah melindungi petani, nelayan, dan petani hutan kita,” ujar Presiden SBY.

2) Kelompok pakar, peneliti, dan inovator di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan juga harus bekerja keras agar produksi dan produktivitas pangan kita makin tinggi. Presiden menekankan, itu menjadi tugas dan tanggung jawab para ahli teknologi, para peneliti, para pakar yang selama ini juga terus bekerja keras untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan kita.

3) Dunia usaha, agar apa yang dihasilkan oleh para petani, nelayan dan petani hutan dihargai dengan perdagangan yang adil, dengan industri yang adil. “Dunia usaha tentu memerlukan keuntungan, tapi ingat petani, nelayan, dan petani hutan juga memerlukan keuntungan, dan bahkan penghasilan yang lebih baik. Ingatlah kalau melaksanakan perdagangan, apakah produk-produk pertanian, perikanan dan kehutanan, jangan sampai mengabaikan kepentingan para petani, para nelayan, dan petani hutan juga memerlukan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan,” tutur Kepala Negara.

4) Komunitas tani sendiri, para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus tetap rajin, tetap produktif, makin memiliki pengetahuan, makin trampil, makin menguasai teknologi, tahuc ara mengatasi hama, tahu caranya bercocok tanam dalam perubahan iklim, dan lain-lain. Demikian juga koperasi, usaha kecil dan menengah, dan usaha yang dilakukan para petani, nelayan, dan petani hutan juga harus berkembang.

5) Yang tidak boleh dilupakan, ingat para petani, nelayan, dan petani hutan jangan tidak berkembang. Kita memiliki anak cucu kita, kita mencari jalan agar dia juga memerlukan kecukupan pangan.

Pembukaan Penas XIV Tani-Nelayan itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perikanan Cicip S. Soetardjo, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Gubernur Jatim Soekarwo.(OCT/Setkab/PS/ES/bhc/sya)


 
Berita Terkait Presiden SBY
 
• Presiden SBY Serahkan Dokumen 10 Tahun Pemerintahan ke Arsip Nasional
 
• Bertemu 20 Netizen, Ibu Ani: Ini Sore Yang Menyenangkan
 
• Presiden SBY Terima Pimpinan DPR, DPD, dan MPR-RI
 
• Minggu Terakhir, Presiden SBY ‘Beberes’ Kantor
 
• 'Bapak Presiden dan Ibu Ani, Kami Selalu Merindukanmu…'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]