Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Jepang
Jepang Ekspor Senjata, Pertama dalam 50 Tahun
Wednesday 02 Apr 2014 17:04:27

PM Shinzo Abe menginginkan Jepang menerapkan strategi keamanan proaktif.(Foto: Istimewa)
JEPANG, Berita HUKUM - Jepang akan melonggarkan larangan ekspor senjata untuk pertama kalinya dalam hampir 50 tahun terakhir. Di masa lalu semua penjualan militer bisa dikatakan dilarang, meskipun terjadi alih teknologi ke Amerika Serikat.

Perkembangan baru ini akan memungkinkan Jepang mengembangkan senjata bersama sekutunya dan industri pertahanan akan mendapatkan akses terhadap pasar dan teknologi baru.

Langkah ini kemungkinan akan dicurigai Cina yang menuduh Jepang meningkatkan militerismenya.
Jepang menerapkan undang-undang dasar pasifis setelah Perang Dunia Kedua yang melarang perang kecuali untuk membela diri.

Selama beberapa dekade Jepang menerapkan "tiga prinsip" tidak mengekspor senjata ke negara-negara komunis, ke negara yang terkena embargo PBB, atau terlibat atau kemungkinan terlibat dalam konflik internasional.

Prinsip ini diadopsi tahun 1967 yang kemudian menjadi larangan yang diterapkan sendiri sepenuhnya.
Tapi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkeinginan meningkatkan keamanan nasional di samping menormalisasikan pembatasan yang Jepang terapkan sendiri setelah Perang Dunia Kedua.

Transparan

Berdasarkan kebijakan ini, pembatasan ekspor kepada negara konflik atau yang dikenai embargo PBB tetap berlaku.

Ekspor akan diizinkan bagi perdamaian dunia dan kepentingan keamanan Jepang, lapor kantor berita Kyodo.
Jepang akan menerapkan pemeriksaan ketat ekspor dan membuat proses tersebut transparan.

Negara ini tidak akan mengizinkan ekspor dijual ke pihak ketiga.

"Berdasarkan prinsip baru ini, kami sudah membuat prosedur pengalihan peralatan keamanan lebih transparan," kata Menteri Kabinet Yoshihide Suga.

Permulaan tahun ini, Cina telah menyatakan ketidaksukaannya.

"Karena politik Jepang semakin cenderung ke kanan, alasan dan pengaruh semakin longgarnya pembatasan ekspor senjata membuat berbagai pihak sangat khawatir," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying bulan Februari.

Akhir tahun lalu, kabinet Jepang menyepakati strategi keamanan nasional baru dan meningkatkan anggaran keamanan sebagai bagian dari langkah yang kebanyakan pihak pandang diarahkan ke Cina. Dalam lima tahun ke depan, Jepang akan membeli perangkat keras termasuk pesawat tanpa awak dan kendaraan amfibi.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait Jepang
 
Resesi Semakin Dalam, Jepang Dihantam Kontraksi Ekonomi Terburuk Sejak 1980
 
Trump Kunjungi Jepang, Bertemu Kaisar Naruhito dan PM Shinzo Abe: Apa Isu Penting yang Dibahas?
 
Banjir dan Longsor Menghantam Jepang, Korban Meninggal Capai 100 Orang
 
Jepang Utus Kapal Perang Terbesar untuk Kawal Kapal Logistik AS
 
PM Jepang Kunjungi Pearl Harbor Sampaikan Duka Cita
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]