JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, negara juga pemerintah , ingin memastikan bahwa pemilihan umum 2014, baik pemilihan legislatif maupun presiden, berjalan baik, berlangsung secara demokratis, damai. Damai dalam arti aman, tertib dan lancar.
Terkait dengan itu, Presiden SBY mengingatkan, penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran penting. Namun, katanya, pengamanannya, serta penjagaan ketertibannya, menjadi tugas kepolisian dan TNI.
"Saya tidak ingin ada tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi pasca pemungutan suara. Apakah aksi kekerasan, ataupun tindakan destruktif dan main hakim sendiri, dari manapun datangnya," tegas Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas dengan jajaran Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta Kamis (3/7).
Aksi dan tindakan merusak, menurut Presiden, akan mencoreng perjalanan pematangan dan konsolidasi demokrasi yang selama ini telah berlangsung dengan baik di Indonesia.
Untuk itu, Presiden SBY mengingatkan kepada jajaran kepolisian, dibantu jajaran TNI, untuk siap melaksanakan tugas pengamanan pemilihan presiden 2014.
Selain Polri dan TNI, Presiden SBY meminta seluruh elemen masyarakat ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian proses pemilihan umum.
Masyarakat, kata Presiden, harus mencegah tindakan yang merobek kedamaian, keamanan dan ketertiban tersebut.
Rapat terbatas bidang Polhukam ini selain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, juga dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kapolri Jendral Sutarman, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala BIN Marciano Norman, dan para kepala staf angkatan.(WID/Setkab/ES/bhc/sya) |
