Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pilkada
Jelang Pilkada 2018, Polda Diminta Adil
2017-11-01 18:49:12

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik usai Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kanwil Kumham Provinsi Kalbar, di Pontianak.(Foto: Nadya/Andri).
KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik selain mengapresiasi kinerja Kapolda Kalimantan Barat terkait banyaknya terobosan-terobosan dalam penegakan hukum, dirinya meminta Polda Kalbar bersikap adil kepada seluruh kontestan Pilkada Kalbar.

"Saya ingin pihak kepolisian dalam rangka menyambut pilkada 2018 ini bisa memastikan mengedepankan prinsip hukum. Polisi harus bersikap adil, terhadap semua kontestan, baik itu kontestan dari parpol atau kontestan yang berasal dari perseorangan di tiap kabupaten/kota," tutur politisi Demokrat.

Selain itu, Erma juga menginginkan kinerja Kapolda Provinsi Kalimantan Barat untuk terus membuktikan dapat menjaga keamanan menjelang Pilkada 2018.

"Saya ingin kerja-kerja pak Kapolda, yang sudah dibuktikan dengan menjaga keamanan paska dinamika 20 mei 2017 lalu bisa juga berlanjut kepada pilkada 2018. Sehingga ketika kita pilkada pada Juni 2018 ini, teman-teman di Polda ini sudah mantap untuk mengedepankan satu saja urusan hukum, tanpa melihat partai politikah, atau calon perseorangan," kata Erma.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Provinsi Kalimantan Barat Erwin Triwanto menyatakan siap melakukan segala tugas yang diberikan, terutama dalam menghadapi tahun politik. Sebelumnya, Erwin juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan motivasi yang diberikan Komisi III DPR RI.(ndy/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilkada
 
• Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024
 
• Tanggapi Pernyataan Jokowi, Mahfud: Enggak Biasa...
 
• Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020
 
• Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020
 
• Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]