Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PDIP
Jelang Pemilukada PDIP Siapkan Tiga Saksi Di Setiap Kelurahan


Ilustrasi Pemilu
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pada hari pemungutan suara Pemilukada DKI Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan tiga orang saksi ditiap Kelurahan dan Kecamatan. "Kami siapkan masing-masing tiga saksi yang akan terus mengawal sampai tingkat kelurahan dan kecamatan, mudah-mudahan tidak ada kebocoran dalam perjalanan," ujar Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo pada konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/7).

Hal senada diungkapkan Ketua PLH DPD PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidajat, yang mengatakan, PDIP telah siap untuk menerjunkan saksi untuk mengawal pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 11 Juli mendatang. "PDI Perjuangan sudah siap untuk menerjunkan saksi di 15.071 TPS, yang terdiri dari aprati dan relawan," katanya.

Djarot menambahkan, proses distribusi surat undangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam jadwal yang telah disepakati adalah tanggal 6-8 juli, tapi saat ini masih berlangsung, dan pihaknya berharap semua pemilih yang terdaftar bisa mendapat surat undangan tersebut.
"Di tiap TPS dan kelurahan kami juga akan tempatkan satu orang untuk membantu proses IT dan mengawasi proses pemasukan data," ungkapnya.

Selain itu, Djarot juga menyatakan, terkait dengan DPI pihaknya menghargai berbagai masukan yang lain. Dirinya juga mengatakan pihaknya sudah membekali saksi-saksi mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kecurangan.

Untuk itu, Djarot menilai agar kisruh DPT ini jangan sampai memundurkan pemilu. “Kami menerima DPT dengan berbagai masukan-masukan perbaikan. Setiap saksi di TPS juga kami bekali untuk ikut mengawasi agar tidak ada pemilih ganda," tandasnya.(bhc/biz)


 
Berita Terkait PDIP
 
• Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang
 
• Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
 
• PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
 
• Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
 
• Pengamat: Megawati Tak Gentar, Anggap Kasus Hasto Kristiyanto Cuma Angin Sepoi-sepoi, Bukan Badai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]