Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi VI
Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
2017-05-24 08:41:17

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: runi/od)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan agar program dan kinerja pemerintah tidak hanya untuk kepentingan pencitraan semata. Akibatnya anggaran negara terpakai hanya untuk urusan yang tidak tepat sasaran, tanpa hasil kerja yang memberikan manfaat bagi rakyat. Dia merasa amat terpanggil untuk meluruskan opini publik apabila masyarakat hanya hanyut pada arus opini pencitraan pemerintah.

"Kita kepingin anggaran jangan dibuang-buang untuk urusan enggak jelas. Kalau mau bangun LRT jangan hanya untuk angkutan penumpang saja, karena Batam itu adalah kota industri, maka sarana transportasi harus diprioritaskan untuk kepentingan industri," papar Bambang di ruang kerjanya Gedung Nusantara I, saat menerima perwakilan dari BP Batam yang mempresentasikan rencana pembangunan LRT, Selasa (23/5).

Bambang menekankan, agar jangan sampai anggaran negara habis hanya untuk pencitraan pemerintah saja. "Kalau di Batam dibangun LRT hanya untuk angkutan penumpang saja jelas tidak tepat sasaran, karena yang dibutuhkan Batam adalah trsnportasi untuk kepentingan industri," ungkap Bambang.

Dia mengungkapkan, Batam adalah area industri, bukan untuk perumahan. Kalau membangun LRT untuk pelayanan permukiman warga konsepnya salah. Batam adalah kawasan ekonomi khusus untuk industri. Untuk itu, dibutuhkan transportasi logistik.

"Kalau Rp7 trilyun anggaran hanya untuk LRT di 10 kota, maka akan menggerus APBN kita. Kalau duit dibuang-buang, mendingan dipakai untuk kepentingan yang benar untuk masyarakat," ujar Bambang.(eko/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Komisi VI
 
• Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
 
• Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
 
• Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
 
• Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
 
• Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]