JAKARTA, Berita HUKUM - Peringatan Jusuf Kalla (JK) kepada Presiden Joko Widodo agar tidak ikut campur urusan capres sudah tepat dan proporsional. Sebagai Presiden, Jokowi harus mengikuti saran JK.
Demikian pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/5).
Menurut Jamiluddin, pihak lain tidak perlu membela Jokowi dengan berbagai justifikasi. Pembenaran yang disampaikan tidak akan mengurangi substansi peringatan JK kepada Jokowi.
"Presiden idealnya memang tidak cawe-cawe urusan capres. Presiden juga memang tak sepantasnya membicarakan capres di Istana," demikian kata Jamiluddin.
Pandangan Jamiluddin, Istana layaknya tempat untuk membicarakan persoalan negara, bukan politik praktis. Karena itu, menggunakan Istana untuk kepentingan sempit sama saja mendegradasi marwahnya.
"Jadi, Jokowi selayaknya mendengarkan peringatan JK. Sebab, peringatan JK bermaksud untuk melindungi Jokowi agar tidak terlalu jauh cawe-cawe urusan presiden," jelasnya.
Pendapat Jamiluddin, JK tampaknya ingin agar Jokowi lebih fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai presiden.
Dengan begitu, JK berharap di sisa masa jabatannya, Jokowi melaksanakan fungsi dan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Bila Jokowi memposisikan sebagai politisi, tentu tidak selayaknya menggunakan Istana. Apalagi kalau Istana digunakan untuk membicarakan capres, tentu sangat tidak layak," pungkasnya.(RMOL/bh/sya) |
