Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Amerika Serikat
Jaksa Federal Selidiki Dugaan Pelanggaran Pajak Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden
2020-12-11 08:07:06

Joe Biden (kanan) "sangat bangga" dengan putranya, Hunter Biden (kiri), menurut tim transisi presiden.(Foto: REUTERS)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Hunter Biden, putra dari presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden, dikabarkan sedang dalam penyelidikan oleh jaksa federal di Delaware, AS, mengenai dugaan pelanggaran pajak.

Hunter Biden mengatakan dia menanggapi kasus itu "dengan sangat serius" tetapi yakin "tinjauan obyektif" akan menunjukkan bahwa dia menangani urusan pajaknya "secara legal dan tepat".

Tim transisi Joe Biden-Kamala Harris mengatakan presiden terpilih "sangat bangga dengan putranya".

Sebuah pernyataan tertulis dari tim transisi mengatakan Hunter telah "berjuang melalui tantangan yang sulit, termasuk serangan pribadi yang keji dalam beberapa bulan terakhir, dan bangkit kembali lebih kuat".

Hunter Biden mengatakan dia mengetahui penyelidikan atas dugaan pelanggaran pajak pada hari Selasa (9/12).

Dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut.

Pria berusia 50 tahun itu sering menjadi sasaran kritik Partai Republik selama kampanye pemilu presiden 2020, dengan fokus pada urusan bisnisnya di Ukraina dan China, ketika Joe Biden menjadi wakil presiden selama pemerintahan Barack Obama.






Pelosi



Keterangan gambar,


Pimpinan Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mendukung penyelidikan pemakzulan resmi Trump.




Desember lalu, Presiden Donald Trump dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Demokrat - partai pendukung Joe Biden - dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas upayanya enekan Ukraina menyelidiki keluarga Biden.

Tapi Trump diselamatkan oleh Senat yang dikuasai Partai Republik pada Februari.

Penyelidikan terbaru terhadap dugaan pelanggaran pajak Biden muncul setelah ayahnya membentuk kabinet.

Jika kasus ini masih berjalan ketika Biden mulai menjabat bulan depan, jaksa agung yang dipilihnya mungkin akan mengawasi penyelidikan, lapor kantor berita AP.

Sorotan tetap pada Hunter






Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporter


Pemilu presiden telah usai, namun putra dari presiden terpilih Joe Biden, Hunter - sasaran serangan Partai Republik dalam kampanye pemilu lalu - akan tetap menjadi berita.

Terungkapnya Hunter sedang dalam penyelidikan pajak tidak sepenuhnya mengejutkan.

Ada petunjuk tentang pertanyaan semacam itu selama berbulan-bulan.

Namun, dengan konfirmasi resmi, muncul pengawasan lebih lanjut - dan potensi sakit kepala politik bagi presiden terpilih.

Jika Partai Republik tetap menguasai Senat, rapat dengar pendapat tentang keuangan Hunter - dan hubungan apa pun dengan Presiden Biden - adalah kesimpulan yang sudah pasti.

Dan jika penyelidikan berubah menjadi tuntutan formal, masalah politik bagi keluarga Biden bisa berubah menjadi masalah hukum yang sangat nyata.

Sementara para pengkritik Donald Trump akan dengan cepat menuduh presiden yang mengatur penyelidikan ini sebagai pembalasan politik, jaksa yang berada di balik penyelelidikan ini, David Weiss dari Delaware, adalah seorang jaksa veteran.

Meskipun ia ditunjuk oleh presiden saat ini, Weiss juga bekerja sebagai wakil jaksa selama masa kepresidenan Demokrat Barack Obama.

Hunter Biden, dalam sebuah statemen, mengatakan bertindak "secara legal dan tepat".

Jika demikian, masalah ini pada akhirnya akan memudar dari pandangan.

Namun, berada di bawah mikroskop investigasi kriminal federal bukanlah urusan yang menyenangkan.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Amerika Serikat
 
Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
 
Jelang Pelantikan Biden: 25.000 Tentara Amankan Washington, Sejumlah Kelompok Gelar Protes Bawa Senjata Api
 
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
 
Siapa 'Dukun QAnon' yang Didakwa atas Kerusuhan di Gedung Capitol?
 
Jaksa Federal Selidiki Dugaan Pelanggaran Pajak Putra Presiden AS Terpilih Joe Biden
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat
Ramadan Tinggal Sepekan, Ibadah Harusnya Bukan Kendor Tapi Gass Pooool
Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
Mediasi dengan Anak Usaha Wilmar Group Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Ganti Rugi Rp 939 Miliar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik
Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!
Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat
PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia
Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]