Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Jiwasraya
Jaksa Agung: Tidak Tertutup Kemungkinan Rini Soemarno Diperiksa Terkait Jiwasraya
2020-01-08 21:50:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno diduga ikut terlibat dalam kasus megakorupsi gagalnya pembayaran nasabah JS Saving Plan PT. Asuransi Jiwasraya yang menelan kerugian Rp.13,7 triliun.

Pasalya, BPK mengungkap dalam Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif tahun 2018 terdapat 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan dan biaya operasional PT. Asuransi Jiwasraya tahun 2014 hingga 2015.

Temuan tersebut antara lain investasi pada saham TRIO, SUGI, LCGP, tahun 2014 dan 2015 yang tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai.

Selain itu tahun 2018 pemeriksaan investigatif menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi fraud dalam pengelolaan Saving Plan dan Investasi.

Di tahun-tahun tersebut, Rini Soemarno menjabat sebagai Menteri BUMN dan menjadi pemegang kekuasaan sejumlah perusahaan BUMN dan disebut-sebut terlibat dalam kasus Jiwasraya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan saat ini belum dapat memeriksa Rini Soemarno sebagai saksi dalam Kasus Jiwasraya.

"Sabarr. Belum Mbak, belum sampai sana jadi saya akan memeriksa saksi-saksi yang mengarah perbuatan tindak pidana dulu," ucap Burhanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/1).

Meski begitu, dia pastikan Kejaksaan Agung tidak menutup kemungkinan jika kasus tersebut mengarah kepada mantan Menteri BUMN Rini Soemarno akan dipanggil untuk diperiksa.

"Apakah itu ada relevansinya kita belum (tahu). Kalau nanti dari lingkaran ini (kasus Jiwasraya), dan jika masuk lingkaran itu menuju ke sini (pokok kasus) pasti (diperiksa)," demikian Burhanuddin.(akw/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Jiwasraya
 
• Imbas Rp 50 M Belum Kembali, Puluhan Nasabah Jiwasraya Gugat Kembali ke PN Jakpus
 
• 16 Kendaraan Mewah Hasil Rampasan Negara dari Perkara Jiwasraya Resmi Dilelang
 
• BPUI Harus Transparan Atasi Kasus Jiwasraya
 
• Pledoi: Ada Konspirasi Berdasarkan Asumsi untuk Menjerat Benny Tjokro dalam Perkara Jiwasraya
 
• Jaksa Tuntut Beni Tjokro Seumur Hidup. Penasehat Hukum: Tuntutan Jaksa Hanya Asumsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]