Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Kasus Oknum MA
JPU KPK Mengaku Lippo Tidak Terlibat Perkara Suap MA
2016-08-24 13:58:59

Tampak terdakwa Doddy Arianto Supeno menjalani persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin (22/8).(Foto: BH /mat)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Fachtory Rohman, mengakui pihaknya tidak mengantongi bukti dan data atas dugaan keterlibatan perusahaan Lippo Group terkait perkara suap yang melibatkan sejumlah nama, dengan terdakwa Doddy Ariyanto Supeno (Das).

Jaksa Rohman menyampaikan tidak terlibatnya nama Lippo Group usai menghadiri sidang perdata dengan agenda pembacaan BAP atas aliran dana sebesar Rp. 50 juta yang didakwa diberikan oleh Doddy untuk hadiah pernikahan salah satu anak Edy Nasution, mantan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).

"Ya saya akui perkara ini muncul saat Doddy dan pak Edy Sindoro tidak lagi bagian dari grup Lippo. Artinya memang tidak ada kaitannya dengan pihak Lippo," sebut Fitroh Rohcahyanto kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Senin (22/8) lalu di PN Jakpus.

Maraknya nama perusahaan milik konglomerat Mochtar Riady santer diberitakan akibat terungkapnya praktek suap dan gratifikasi yang didakwa kepada Doddy sebagai orang dekat Eddy Sindoro, Presiden Direktur PT Multi Enterprise Internasional dan pemilik grup Paramont, Edy yang diberitakan sebelumnya sebagai salah satu petinggi di Lippo group.

Perkara penyuapan bermula saat KPK menangkap Edy Nasution pada 20 April lalu hingga menyeret nama Dodi dan Edy Sindoro. Dalam persidangan dengan agenda sidang pembacaan BAP, dari saksi Darmadji (tidak hadir dalam persidangan), sopir Dody itu mengaku bahwa Doddy beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Edy Sindoro. KPK kini mengantongi bukti bukti gratifikasi sebesar Rp. 50 juta yang diberikan Dodi.

Adapun Direktur dari pihak Lippo, Dayang Kemayan Jati telah membantah adanya keterlibatan Lippo dengan perkara tersebut. "Kami menyayangkan adanya pemberitaan yang menyangkut nama perusahaan tanpa konfirmasi.kepada pihak kami. Saudara Edy Sindoro bukan bagian dari Lippo sejak 2009 lalu dan anak usahanya tidak terafiliasi dengan kami di Lippo Group," sebut Dayan melalui rilis berita Lippo Group beberapa waktu lalu.(bh/mat)


 
Berita Terkait Kasus Oknum MA
 
• Doddy Aryanto Dituntut Lima Tahun Penjara
 
• JPU KPK Mengaku Lippo Tidak Terlibat Perkara Suap MA
 
• KPK Menggeledah Ruang Pejabat MA Andri Tristianto
 
• Saksi Staf Hakim MA Benarkan Ada Permintaan Tambahan Dana ke Djodi Supratman
 
• Berkas Pegawai MA Djodi Supratman P21
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]