Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Jusuf Kalla
JK: Hampir Semua Institusi Kita Mengalami Kelemahan
Thursday 06 Dec 2012 17:32:45

Jusuf Kalla.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - "Kenapa penting Institusi?, karena institusi itulah yang mampu menggerakkan orang, dan mampu menjaga semua orang. Namun, apa yang terjadi sekarang ini, hampir semua institusi kita mengalami kelemahan". Demikian hal yang disampaikan Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam acara Sarasehan Nasional yang digelar oleh Ormas NasDem di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (6/12).

Ia menambahkan, supaya setiap institusi itu dapat memberikan mutu dan jaminan bagi setiap masyarakat, karena institusi itu mempunyai peranan tinggi dimata masyarakat. Jadi mari, untuk setiap institusi agar menjaga dan mempunyai dedikasi yang tinggi bagi semua orang.

Kemudian, untuk masalah pertumbuhan ekonomi, sekarang kita sudah mengalami peningkatan, tetapi dalam segi pembayaran pajak, masih banyak pengusaha yang enggan menghiraukan hal itu, akibatnya nilai investasi kita menurun. Dan apa yang terjadi kalau investasi kita menurun?, "maka akan terjadi pengurangan lapangan kerja, nah kalau lapangan kerja berkurang maka akan terjadi pengangguran," ujarnya.

Oleh sebab itu, JK juga berharap supaya hal yang seperti ini tidak dapat terjadi, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik dan meningkat.

Selanjutnya, JK juga menyebutkan tentang nilai infrastruktur indonesia yang mulai turun dan melemah. "Nilai infrastruktur kita sekarang mulai melemah, apalagi dibidang ekspor dan impor. Apabila nilai ekspor dan impor kita menurun, maka pertumbuhan ekonomi kita juga akan turun. Dan jika selalu terjadi penurunan, maka akan terjadi masalah yang begitu serius dalam menangani setiap pemasalah nilai infrasruktur di Indonesia ini," tambahnya.

Lanjutnya, kalau permasalahan itu tidak mau terjadi, maka itulah tugas seorang pemimpin untuk bersikap tegas dalam memecahkan setiap akar permasalahan. Oleh sebab itu, jangan saling menyalahkan kalau terjadi penurunan ekonomi.

Akan tetapi, bagaimana mau meninggikan pertumbuhan ekonomi, kalau pemimpinannya saja masih banyak korupsi, dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya semata.

Di bagian akhir, Mantan Wakil Presiden RI itu juga merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang perilakunya semakin mengarah kepada pembangkangan terhadap pemerintah.

"Kalau dulu orang yang ditangkap polisi, sekarang polisi ditangkap orang. Ada apa-apa, Polres dibakar, dan dilempar batu," katanya.

Hal inipun, lanjut Jusuf Kalla yang kini juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, lantaran adanya ketidakjelasan Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Menurut Jusuf Kalla, bentuk-bentuk kekacauan dalam lembaga negara ini justru menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga orang tak lagi patuh dan berimplikasi terhadap pembangkangan.

"Buruh ke jalan, mahasiswya juga gitu, jadi akan timbul delegitimasi, mudah-mudahan tak terjadi. Sehingga banyak terjadi pembangkangan dimana-mana, ini hati-hati bagi pemerintah," pungkas Jusuf Kalla.(bhc/opn)





 
Berita Terkait Jusuf Kalla
 
• Jusuf Kalla Benarkan Gosip Sering Beda Pendapat dengan Jokowi
 
• Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa
 
• Menurut JK Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Sosial
 
• Terima Tim 9, Wapres: Polisi dan KPK Tidak Boleh Periksa Orang Yang Tidak Ada Tindak Kriminal
 
• Wapres: Cegah Konflik, Jaga Persatuan, Kemakmuran dan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]