Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kanal
JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup
Thursday 28 Aug 2014 20:19:44

Baringin A, South Candi Laras, Tapin, South Kalimantan, Indonesia.(Foto: fauzi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Campaign Manager Yayasan Jaringan Hijau Mandiri (JHM), Bambang menegaskan pihaknya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup RI dan pihak terkait lainnya agar segera menutup kanal di Tapin Selatan yang merusak lingkungan.

"Kita sudah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup, Menkopolhukam, Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati agar menutup kanal perusak lingkungan itu," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/8).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, Kanal yang masih beroperasi di Tapin itu selain telah merusak air sungai Putting juga telah mengancam habitat Bekantan, species monyet berhidung besar yang merupakan satwa langka dan dilindungi. "Warga di sana sudah ada yang kena penyakit gatal-gatal, Bekantan yang dilindungi pun terancam," bebernya.

Ditambahkannya, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan, Imam Hendargo Abu Ismoyo telah menjawab surat yang dikirimkan JHM, dimana Kementerian sedang melakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan terkait permasalahan lingkungan hidup yang dimaksud.

"Pihak Kementerian Lingkungan Hidup masih menunggu pemenuhan dokumen lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan kanal di Tapin Selatan. Kementerian masih akan menunggu tanggapan dari Badan Lingkungan Hidup kabupaten Tapin terhadap permasalahan lingkungan hidup sebagaimana laporan yang telah kami sampaikan. Intinya kami akan menunggu hingga kanal tersebut ditutup, jangan sampai konglomerasi Tata Group mengalahkan kepentingan masyarakat secara luas dari persoalan lingkungan ini," papar Bambang.

Sebelumnya Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyampaikan harapannya, agar kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kanal untuk penampungan dan jalur lalu lintas batubara dapat dicegah.

"Nampaknya sangat mengkhawatirkan apa yang sedang terjadi di sana, dan saya harap teman-teman di sana, komunitas warga dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan pengrusakan yang sedang terjadi," ujar Ginting di Jakarta, Rabu (16/4).

Ginting menjelaskan, Greenpeace selaku advokasi mengajak masyarakat untuk beralih pada energi yang terbarukan demi terciptanya kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas kanal yang dibangun Suharya dengan Tata Group sebagai pemodal itu diharapkan dapat dihindari.

"Greenpaeace memang bekerja untuk isu tambang, saat ini fokus pada industri hilirnya yaitu di isu PLTU batubara. Kami mengadvokasi agar kita berhenti menggunakan batubara dan beralih segera ke energi terbarukan," tutur Ginting.

Aktivitas kanal tersebut ternyata tidak saja telah merusak lingkungan di daerah Tapin Selatan, tetapi juga mengusik habitat Bakantan, species monyet berhidung lebar dan panjang. Bekantan merupakan satwa langka yang dilindungi dan kebanggaan Indonesia yang menjadi Mascot Dunia Fantasi (Dufan).

Pihak akademisi jauh-jauh hari juga telah menyinggung permasalahan ini, dimana Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Prof Hadi S Ali Kodra mengatakan, lingkungan dan populasi Bakantan saat ini kian terancam.

"Ada Bekantan di Kanal Sungai Putting Kabupaten Tapin yang saat ini memerlukan bantuan, dan populasinya terhitung tinggal ratusan sekitar 190 ekor yang kondisinya sedang dalam keadaan tertekan," paparnya.(bhc/sya)


 
Berita Terkait Kanal
 
• Kementerian Lingkungan Didemo, PT Baramulti Tbk dan Tata Group Merusak Lingkungan
 
• JHM Mendesak Kanal di Tapin Segera Ditutup
 
• Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]