Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BKPM
Izin Investasi 3 Jam, BKPM Siap, Investor Juga Harus Siap
Saturday 24 Oct 2015 15:40:08

Ilustarsi. Gedung Suhartoyo BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No.44 Jakarta.(Foto: BH/mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi 3 jam yang diimplementasikan mulai Senin (26/10) pekan mendatang. Franky Sibarani Kepala BKPM menyatakan, pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izin investasi 3 Jam ini, hingga dapat memberikan pelayanan prima bagi investor.

Untuk memastikan layanan perizinan yang cepat, Franky juga mengingatkan agar investor menyiapkan persyaratan yang diperlukan, hingga proses perizinan investasi dapat dilakukan dengan cepat.

"Kami berharap proses perizinan investasi dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam atau bahkan lebih cepat. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan kesiapan pelayanan dari PTSP Pusat di BKPM dan investor yang sudah siap dengan dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga proses layanan perizinan dapat berjalan cepat," tulis Franky Sibarani, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/10).

Kepala BKPM mengingatkan kembali investor yang dapat dilayani dalam layanan investasi 3 jam tersebut adalah untuk proyek dengan nilai investasi paling sedikit Rp 100 miliar dan/atau proyek yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang. Investor yang akan memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam tersebut datang sendiri membawa data diri dan flow chart kegiatan usahanya.

Franky menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan data diri oleh investor adalah apabila perorangan maka disyaratkan membawa KTP bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor bila warga negara asing. Bila investor tersebut perusahaan maka disyaratkan membawa akta pendirian apabila perusahaan domestik dan article of association apabila perusahaan asing.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah memaparkan, "Alur perizinan izin investasi 3 jam. Investor yang datang nantinya akan langsung konsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM, sekaligus menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan," paparnya.

Kemudian selanjutnya, investor yang bersangkutan dapat menunggu proses pengurusannya di ruang tunggu yang telah disediakan. Nantinya, "Staf BKPM yang ditugaskan sebagai pendamping investor akan melakukan pengurusan perizinan yang akan diterima oleh BKPM (izin investasi), Notaris (Akte Pendirian perusahaan), Ditjen Pajak (NPWP) dan Kementerian ATR/BPN (Surat booking tanah)," tambah Lestari.

Layanan izin investasi 3 jam ini diluncurkan untuk mendorong realisasi investasi padat karya. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi investasi sepanjang Januari - September 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.059.734 orang, atau naik 10,4 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014, sebesar 960.336 orang.

Secara nilai realisasi Investasi tersebut mencapai Rp 400 Triliun, meningkat 16,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 342 Triliun. Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 16,4% sebesar Rp 133,2 Triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 16,9% sebesar Rp 266,8 Triliun.(rls/bh/mnd)


 
Berita Terkait BKPM
 
• Investor Tinggal Duduk Manis, BKPM Siapkan Pendamping Investor
 
• Izin Investasi 3 Jam, BKPM Siap, Investor Juga Harus Siap
 
• BKPM: ‘Geliat 100 Proyek Investasi’
 
• Serah Terima Pendelegasian Wewenang Perizinan Sektor ESDM ke PTSP Pusat di BKPM
 
• BKPM Lakukan Pembatalan 6.351 Ijin Prinsip PMA
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]