Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Ujian Nasional
Irjen Kemdikbud Akan Tindak Lanjuti Kebocoran Kunci Jawaban UN
Tuesday 11 Jun 2013 00:03:13

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar.(Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Haryono Umar mengaku sudah menerima langsung pengaduan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) di SMK Widuri Jakarta Selatan.

"ICW menyampaikan pengaduan mengenai kebocoran UN. Ada siswa yang menerima kunci jawaban. Itu akan kita tindak lanjuti," kata Haryono Umar di Gedung Kemdikbud Jakarta, Senin (10/6).

Saat ditanya penilaiannya tentang sistem pelaksanaan UN, Haryono belum mau bicara banyak. Namun bila temuan ICW ini benar, maka dia bisa menyimpulkan bahwa niat sekolah maupun peserta didik untuk menyiasati bocoran UN memastikan masih ada.

"Berarti semangat untuk, ini kalau memang benar (bocor), untuk menyiasati itu tetap ada. Sebesar apa pun antisipasi, tetap ada upaya. Apalagi menyangkut jumlah anak-anak yang banyak," jelasnya.

Ditanya mengenai kebenaran kunci jawaban UN yang beredar itu asli atau bukan, dia belum bisa memastikannya. Namun dia melihat memang ada grup-grup kunci jawaban sesuai dengan 20 variasi soal. Untuk memastikan kebenarannya, Itjen akan menelusurinya.

"Apakah itu insiatif sekolah, atau eksternal kita belum tahu kebenarannya, kita baru terima. Kita akan coba melakukan penelusuran dan hasilnya digabung dengan investigasi yang lain. Semacam kajian Itjen kepada Kementerian lah," tegas Haryono Umar.(dry/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Ujian Nasional
 
• Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2019 Melalui LTMPT
 
• Pendaftaran SBMPTN Sampai Besok
 
• Seskab: Presiden Jokowi Putuskan Ujian Nasional Tetap Dijalankan
 
• Komisi X DPR Dukung Moratorium Ujian Nasional
 
• Wawali Gorontalo: Moratorium UNAS Keputusan Tepat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]