Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus DPID
Irgan Waketum Komisi IX DPR Dipanggil KPK
Thursday 28 Mar 2013 12:19:51

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz saat di lobi gedung KPK untuk diminta keterangan kasus DPID, Kamis (28/3).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan, Kamis (28/3) dipanggil KPK. Irgan akan diperiksa dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebagai saksi untuk tersangka Haris Andi Surahman (HAS). Selain Irgan, KPK juga memeriksa politisi PAN.

Ia tiba di gedung KPK sekitar pukul 09:59 WIB. Tanpa memberikan sepatah komentar pada media, ia langsung menuju lobi gedung KPK. Namun, menurut Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Irgan diperiksa untuk kasus DPID.

Priharsa, Kamis pagi mengatakan, mantan Sekjen PPP itu akan diminta keterangan untuk tersangka kasus DPID, Haris Surahman. "Saksi untuk HAS (Haris Andi Surahman)," kata Priharsa melalu BlackBerry Massenger-nya (BBM).

Irgan yang mengenakan kemeja biru itu, sebelum masuk ke ruang penyidik, masih menunggu sekitar setengah jam di lobi KPK. Irgan masuk dalam kasus ini setelah dalam persidangan Fadh El Fouz atau Fadh A. Rafiq, Irgan disebut pernah ditawari Haris Surahman untuk mengurus alokasi DPID di tiga Kabupaten Nagroe Aceh Darussalam (NAD). Mengenai tudingan ini, Irgan membantah.

Selain Irgan, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi PAN Hendra R Singkarru dalam kasus yang sama. Anggota Komisi IV yang menaungi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan itu juga akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka HAS.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Haris sebagai tersangka. Haris dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 13 No. 1999 sebagaimana diatur dalam perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, Wa Ode Nurhayati dan Fahd A Rafiq. Wa Ode telah divonis 6 tahun penjara sedangkan Fahd divonis 2,5 tahun penjara.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus DPID
 
• KPK Kembali Periksa Haris Andi Surahman
 
• Inkracht, KPK Eksekusi Wa Ode Nurhayati
 
• Anggota Komisi III Andi Anzar Penuhi Panggilan KPK
 
• Irgan Waketum Komisi IX DPR Dipanggil KPK
 
• Dituding Terima Duit DPID, Ketua Fraksi PAN: Saya Tidak Kenal Haris Suharman
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]