JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan sinkronisasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), dan telah diserahterimakan kepada KPU pada 6 Desember 2012 lalu. Pada DAK2 tersebut masih terdapat beberapa wilayah kecamatan yang jumlah penduduknya belum sesuai dengan yang seharusnya.
Sinkronisasi DAK2 tersebut terdapat perubahan pada 19 kabupaten/kota, yaitu:
1. Kabupaten Nias (Provinsi Sumatera Utara)
2. Kabupaten Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara)
3. Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung)
4. Kabupaten Ende (Provinsi NTT)
5. Kabupaten Manggarai Barat (Provinsi NTT)
6. Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)
7. Kabupaten Gunung Mas (Provinsi Kalimantan Tengah)
8. Kabupaten Malinau (Provinsi Kalimantan Timur)
9. Kabupaten Tana Tidung (Provinsi Kalimantan Timur)
10. Kabupaten Bolaang Mongondow (Provinsi Sulawesi Utara)
11. Kabupaten Maros (Provinsi Sulawesi Selatan)
12. Kabupaten Maluku Tengah (Provinsi Maluku)
13. Kabupaten Maluku Tenggara (Provinsi Maluku)
14. Kabupaten Buru (Provinsi Maluku)
15. Kabupaten Seram Bagian Timur (Provinsi Maluku)
16. Kabupaten Kepulauan Aru (Provinsi Maluku)
17. Kabupaten Maluku Barat Daya (Provinsi Maluku)
18. Kabupaten Buru Selatan (Provinsi Maluku)
19. Kota Tual (Provinsi Maluku).
20. Provinsi Kalimantan Barat
21. Provinsi Kalimantan Tengah
22. Provinsi Kalimantan Selatan
23. Provinsi Kalimantan Timur
24. Provinsi Sulawesi Utara
25. Provinsi Sulawesi Tengah
26. Provinsi Sulawesi Selatan
27. Provinsi Sulawesi Tenggara
28. Provinsi Gorontalo
29. Provinsi Sulawesi Barat
30. Provinsi Maluku
31. Provinsi Maluku Utara
32. Provinsi Papua
33. Provinsi Papua Barat
Hasil sinkronisasi ini selanjutnya akan digunakan KPU dalam penataan daerah pemilihan untuk Pemilu 2014. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota diharapkan menggunakan DAK2 terbaru hasil sinkronisasi tersebut.(kpu/bhc/opn) |
