Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Change.org
Inilah Alasan Glenn Fredly Buat Petisi
Monday 04 Nov 2013 12:15:09

Kondisi kepulauan Aru dibaik kabut.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Hutan Kepulauan Aru terancam dibabat massal, penyanyi Glenn Fredly mulai petisi di www.change.org/savearu. Dari 643 ribu hektar luas Kepulauan Aru, 500 ribu hektarnya direncanakan digunakan untuk perkebunan tebu, dengan membabat hutan. Saat ini, 19 dari 28 perusahaan perkebunan di bawah PT. Menara Group kantongi izin Menhut Zulkifli Hasan atas wewenang bupati Aru yang sekarang dipenjara di Sukamiskin karena kasus korupsi.

“Lalu apa yang tersisa dari Maluku?” ujar Glenn Fredly yang khawatir keindahan dan kekayaan alam kampung halamannya, Maluku, dirampas dari masyarakat. Tak tinggal diam akan ancaman kerusakan itu, Glenn membuat petisi www.change.org/savearu yang kini sudah didukung lebih dari 5 ribu orang.

Pekerja perdamaian dari Ambon, Jacky Manuputty juga menjelaskan, “Kepulauan Aru itu sangat unik, indah sekaligus 'fragile' bagi kerusakan ekologi. Terdiri atas hampir 300 pulau, dengan hanya 6 pulau besar. Dipenuhi oleh flora dan fauna endemik yang juga terdapat di Australia & Papua. Secara harmonis hidup 4 spesies burung cendrawasih, kakatua hitam, kanguru pohon, kasuari, dan lainnya.”

Menurut Jacky, gerakan penolakan penebangan hutan untuk perkebunan semakin menguat di komunitas masyarakat Kepualauan Aru. “Hampir semua penduduk dari 117 desa menolak perkebunan ini. Ini yang buat gerah Pemkab Aru yang kini dipimpin pejabat sementara,” sebut Jacky.

Akhir Oktober silam, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku dan KOMNAS HAM Maluku bertemu Komisi B DPRD Maluku. Mereka sepakat bahwa ada indikasi 'kejahatan' dalam kasus Aru. DPRD akan mengambil langkah konkret: memantau langsung kondisi di Aru, membawa kasus ke KPK dan mendorong pencabutan IUP oleh Menteri Kehutanan.

Glenn berharap masyarakat Indonesia turut mendukung petisi www.change.org/savearu ini agar izin perusahaan perkebunan di Kepulauan Aru dicabut.

“Di Pulau Seram, pabrik semen dan pabrik gula yang dulu direncanakan ternyata bohong. Pengusaha kabur setelah hutan dibabat dan kayu dijual ke luar. Perusahan pengembang sawit mengobrak-abrik lahan-lahan di pulau Seram saat ini dan menyisakan hamparan sawit ratusan ribu hektar. Hutan habis, dan yang tersisa bagi penduduk lokal hanya status buruh lepas harian, kemiskinan dan banjir,” tandas Glenn dalam petisinya.

Direktur Komunikasi Change.org Indonesia, Arief Aziz menyampaikan, “Akhir-akhir ini banyak petisi yang muncul mengenai upaya eksploitasi perkebunan dan pertambangan di pulau-pulau kecil. Yang terakhir petisi pulau Bangka Sulut yang dimulai Kaka ‘Slank’ yang terancam pertambangan bijih besi. Sekarang muncul sebuah cara untuk mengeraskan suara masyarakat lokal yang sering kali dihiraukan oleh penguasa.”(chg/bhc/sya)


 
Berita Terkait Change.org
 
• Gabungan LSM Aceh: Mediasi Multipihak untuk Menjembatani Konflik Rencana Tata Ruang 'Ilegal' oleh Parlemen Aceh
 
• Pulau Bangka Siaga Satu, Ratusan Kicauan di Dunia Maya
 
• Siapa yang Paling Banyak Dipetisi di 2013?
 
• Prabowo Subianto ke Malaysia Lagi
 
• Warga Pulau Bangka ke Jakarta, Desak SBY Cabut Izin Tambang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]