Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRK
Ini Tanggapan Terkait Pengadaan PSH Anggota DPRK Aceh Utara
Friday 19 Jul 2013 23:48:20

Dokumen kontrak.Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Terkait paket pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) yang diperuntukkan pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara, senilai Rp 271.800.000 yang bersumber dari dana APBK di kabupaten itu sangat wajar.

Demikian dikatakan Yanis SE, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Sekretariat DPRK Aceh Utara, yang dihubungi melalui telepon, Jum'at (19/7) malam.

Dia menyebutkan, paket pengadaan PSH itu sudah selesai nilai kontraknya dan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kata dia, besaran anggaran itu diperuntukkan 45 orang anggota dewan dengan besaran harga senilai Rp 5 juta/2 pasang.

"Bukan perpasang, melainkan Rp 5 juta untuk 2 pasang pakaian dan itu sangat wajar," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, paket pengadaan PSH yang bernomor kontrak 025/02/L3/DPRK tertanggal 16 Mei 2013, dengan besaran anggaran senilai Rp 271.800.000,-. Adapun penyedia jasa/barang oleh CV. Andalan Asia dengan masa kontrak 90 hari.

Dalam lembaran dokumen kontrak itu juga terdapat pengadaan jasa lainnya yang diperuntukkan untuk pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara sebanyak 45 orang yang bersumber dari APBK di kabupaten itu.

Nilai kontrak itu termasuk pemotongan PPH dan PPN sebesar 12% serta dibagikan kepada pimpinan dan anggota DPRK kepada 45 anggota dewan. Sehingga didapati total penggunaan harga pakaian sipil per orangnya seharga Rp 5 juta rupiah.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRK
 
• Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara
 
• PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
 
• Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
 
• DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
 
• Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]