JAKARTA, Berita HUKUM - Melihat dari besarnya pasar dan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, maka hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari negara-negara ASEAN. Bahkan saat ini banyak investor mengakui bahwa peluang berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan.
"Namun permasalahannya yang kini harus dihadapi adalah gangguan terorisme, atau paham paham esktrem yang secara otomatis menimbulkan kekhawatiran bagi para insvestor untuk berinvestasi di Indonesia," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Moekhlas Sidik di Jakarta, Senin (21/3).
Oleh karena itu Moekhlas berharap, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo yakni Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Tito Karnavian untuk menetapkan strategi pemberantasan teroris berdasarkan alat ukur yang jelas.
"Sebab, deradikalisasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak menghentikan tindakan terorisme, oleh karena itu disengagement (merubah pikiran para pelaku teror untuk membenci tindakan kekerasan) harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah," tuturnya.
Moekhlas mencontohkan, bahwa Saudi Arabia gagal melakukan pemberantasan terorisme melalui deradikalisasi sehingga mereka merubah strategi pemberantasan terorisme melalui disengagement.
"Karena itu, kami mendukung Kepala BNPT yang baru untuk bekerja keras memberantas dan mencegah aksi terorisme di bumi Indonesia. Tentunya bukan hanya memberikan rasa aman kepada para investor asing yang ingin menanam investasinya di Indonesia melainkan juga menjaga kedaulatan NKRI serta memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia," tukas Moekhlas.(gmc/ari/sya) |
