LONDON (BeritaHUKUM.com) - Inggris mendesak Pemerintah Myanmar melakukan pembicaraan langsung untuk menekan konflik sekterian di wilayah Barat negara itu. Inggris juga merasa khawatir dengan perkembangan yang terjadi di Myanmar saat ini.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris Jeremy Browne mengatakan, pihaknya amat khawatir akan kekerasan yang terjadi dan meminta semua untuk menahan diri.
"Pihak berwenang dan para tokoh harus membuka diskusi untuk mengakhiri kekerasan dan melindungi seluruh warga," ujar pihak Kemlu Inggris, seperti dikutip AFP, Senin (11/6).
"Inggris dan dunia internasional akan terus memonitor situasi ini secara ketat," tegas Browne.
Presiden Myanmar Thein Sein sebelumnya sudah mengeluarkan status darurat di wilayah Rakhine yang terlibat dalam kerusuhan ini. Presiden Thein juga melarang warganya untuk mengunjungi Rakhine, kecuali bila memang dianggap perlu.
Perintah ini merupakan yang pertama dikeluarkan oleh Thein Sein sejak dirinya menjadi presiden. Lewat status darurat memungkinkan pihak militer mengambil alih kendali administrasi di wilayah Negara Bagian Rakhine, yang berbatasan langsung dengan Bangladesh.
Langkah itu diambil setelah terjadi kerusuhan di dua wilayah Rakhine yang menyebabkan tujuh orang tewas dan 17 lainnya terluka. Sementara ratusan rumah milik warga juga dikabarkan terbakar dalam kerusuhan ini.
Menurut Presiden Thein, insiden kekerasan yang terjadi di Rakhine disebabkan oleh rasa tidak puas atas antar umat beragama dan kelompok etnis lainnya. Rasa benci dan dendam yang berlebihan juga membuat konflik ini makin bertambah parah. (bhc/afp/rat)
|
