JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman baru senilai US$300 juta atau senilai Rp 4,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk membenahi sektor logistik agar proses perdangan lebih efisien dan transparan. Pinjaman ini juga akan digunakan untuk memperkuat tata kelola dan operasional pelabuhan dan merangsang iklim usaha yang kompetitif bagi kalangan penyedia layana logistik.
Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo A. Chavez mengatakan pinjaman untuk Indonesia merupakan yang kedua dalam program Indonesia Logistics Reform Development Policy Loan (DPL) yang pada tahap pertama disetujui pada November 2018. Chavez menilai, sektor logistik yang efisien sangat penting bagi pertumbuhan sektor manufaktur, pertanian, dan jasa.
"Logisitk yang lebih baik akan meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menurunkan harga barang dan jasa di daerah pelosok, terutama di kawasan timur Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/6).
Bank Dunia menilai, operasional pelabuhan yang tidak efisien, pasar logistik yang tidak kompetitid, dan prosedur perdagangan yang panjang telah menghambat daya saing Indonesia. Pelabuhan dianggap menjadi titik penghambat dalam rantai logistik nasional karena keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan produktivitas yang rendah.
Walhasil, hambatan-hambatan itu menyebabkan biaya logistik bagi sektor manufaktur di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam. Selain itu, hambatan-hambatan tersebut juga berkontribusi terhadap kinerja logistik yang lebih rendah dibandingan dengan negara lain di Asia tenggara.
"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesarsaat ini memiliki rantai logistik yang panjang dan terfragmentasi. Proyek ini akan membantu mengatasi beberapa hambatan utama di berbagai titik rantai persediaan," kata Massimiliano Cali, World Bank Senior Economist.
Fokus utama proyek Logistics DPL kedua adalah memperkuat tatakelola dan operasional pelabuhan. Selanjutnya juga berfokus menumbuhkan lingkungan usaha yang kompetetif bagi penyedia layanan logistik, serta membuat proses perdagangan menjadi lebih efisien dan transparan.
Di proyek Logistics DPL pertama, bantuan dari Bank DUnia diklaim telah memberikan benefit bagi Indonesia, antara lain mempercepat beberapa proyek pelabuhan baru dengan partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Kemudian, meningkatkan jumlah operator dalam pasar logistik dan mengurangi waktu dan biaya proses perdagangan.
Dukungan Bank Dunia untuk mendukung sektor logistik Indonesia merupakan komponen penting dari Kerangkakerja Kemitraan Negara dari Grup Bank Dunia bagi Indonesia. DPL ini juga membantu adanya pinjaman tambahan dari pemerintah Jerman melalui German Bank for Development (KfW) dan pemerintah Prancis melalui Agence Francaise de Developpement (AFD).
Sementara, pertumbuhan tahunan utang luar negeri kuartal I 2018 lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2017.
Utang luar negeri Indonesia terus naik dan menembus Rp 5.000 triliun per akhir Maret lalu.
Sedangkan, Utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga akhir April 2018 naik 7,6 persen secara tahunan atau year on year (YOY). Posisi utang luar negeri Indonesia per akhir April mencapai 356,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.028 triliun (kurs Rp 14.090 per dolar AS).
Berdasarkan data Statistik ULN Bank Indonesia (BI) yang diumumkan di Jakarta, Kamis (21/6), utang tersebut terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 183,8 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat 9,5 persen (YOY).(rm/bisnis/republika/bh/sya) |
