Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Resesi Ekonomi
Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat
2020-11-06 20:41:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia resmi masuk resesi pasca Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, hari Kamis (5/11/2020). Kontraksi tersebut juga dialami pada kuartal sebelumnya, atau kuartal II 2020, mencatatkan minus 5,39 persen. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan, kondisi tersebut sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi memang alami penurunan pada kuartal III-2020 sebagai akibat dari tekanan eksternal dan pandemi Covid-19. Pelaku usaha sudah sejak lama mempersiapkan resesi ekonomi. Jadi kita lihat saja, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) positif 1,85 persen sampai sesi siang ini sehingga berada di 5.199. Nilai tukar rupiah juga menguat ke Rp 14.370 per dollar AS bukti investor tetap percaya terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia," kata Amir melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/11).

Menghadapi resesi, politikus Fraksi PPP menekankan bahwa untuk saat ini yang paling penting adalah seberapa cepat pemulihan ekonomi dari sisi belanja pemerintah. Data menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah cukup tinggi, yaitu 9,76 persen dibanding tahun lalu. Nilai belanja pemerintah juga besar yakni Rp 377 triliun pada kuartal ke III. "Jadi DPR RI pasti mendukung langkah percepatan pemulihan ekonomi dengan program PEN agar resesi ekonomi tidak berlanjut sampai tahun 2021," imbuhnya.

Sejauh ini pemerintah dinilai telah mempercepat realisasi PEN. Hal ini terlihat dari banyaknya program yang serapannya rendah langsung dialokasikan ke program perlindungan sosial dan penanganan kesehatan. "Komitmen ini terus kita pantau di DPR RI, khususnya anggaran bantuan sosial agar diprioritaskan untuk menahan laju kemiskinan," kata legislator dapil Sulawesi Selatan I tersebut.

Tidak hanya itu, Amir menekankan pengawasan terhadap program pemulihan ekonomi untuk tetap menjadi prioritas sehingga dipastikan penyimpangan anggaran sangat kecil. Kami juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan kreatif dalam menghadapi situasi resesi. "Misalnya ada pelaku UMKM berjualan di platform daring, omsetnya masih bisa terjaga. Kita perlu gerakan optimisme secara nasional. Resesi ekonomi pasti berlalu, dan ekonomi Indonesia tetap menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan negara lain," pungkas Amir.

Secara kuartalan, ekonomi Indonesia telah mengalami kontraksi minus 4,19 persen dari kuartal I-2020 ke kuartal II-2020. Dua kontraksi beruntuk secara kuartal ke kuartal (Q to Q) ini bisa dibilang kondisi perekonomian sudah masuk ke fase resesi teknikal (technical recession), karena pada kuartal I-2020, secara QtQ sudah minus 2,41 persen. Secara kumulatif, selama semester I-1010 ekonomi Indonesia sudah minus 1,26 persen.(alw/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Resesi Ekonomi
 
• Kamrussamad Ingatkan Menkeu Jangan Anggap Remeh Resesi Ekonomi
 
• Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
 
• Resesi, Petaka Yang Jadi Kenyataan
 
• Indonesia Resmi Resesi, Pemulihan Ekonomi Harus Dipercepat
 
• Menkeu Umumkan Resesi, Pemerintah Harus Fokus Bantu Rakyat dan Dunia Usaha
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]