Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
BMKG
Indonesia Perlu Data Seismik Data Buoy
Thursday 12 Feb 2015 06:31:22

Pertemuan The 4th Meeting of the ICG/PTWS Regional Working Group on Tsunami Warning and Mitigation in South China Sea (ICG/PTWS-WG-SCS).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kerjasama antara Indonesia yang diwakili oleh BMKG dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan, khususnya mitigasi bencana dan peringatan dini tsunami terus ditingkatkan dalam bentuk pelaksanaan program pertukaran data seismik dan data buoy dengan negara-negara dikawasan Laut Cina Selatan.

Realisasi program tersebut sudah dilakukan sejak pertama kali dilaksanakan, 12-14 Desember 2011 di Cina. Pertemuan kedua 16-18 Oktober 2012 di Malaysia, pertemuan ketiga 8-9 April 2014 di Cina dan pertemuan keempat 11-12 Februari 2015 di Indonesia dimana BMKG sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini.

Sambutan Kepala BMKG yang dibacakan oleh Deputi Geofisika Dr.Masturyono, Indonesia, satu negara di kawasan Laut Cina Selatan, mempunyai pengalaman bencana tsunami beberapa kali sejak tsunami Aceh, termasuk ancaman tsunami dari luar seperti tsunami Jepang dan Chili yang mengancam kawasan timur Indonesia bagian utara seperti Jayapura, Maluku dan Sulawesi.

Negara yang hadir pada pertemuan The 4th Meeting of the ICG/PTWS Regional Working Group on Tsunami Warning and Mitigation in South China Sea (ICG/PTWS-WG-SCS) antara lain Cina, Jepang, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei dan Indonesia, termasuk beberapa observer dari Amerika dan Filipina yang hadir mengikuti pertemuan yang diselenggarakan di BMKG.

Diberitakan sebelumnya, Kawasan Laut Cina Selatan memiliki banyak sumber gempa salah satunya seperti manila Trench yang dapat menimbulkan ancaman tsunami ke negara-negara di kawasan itu.

Zona subduksi Manila sebelah barat Filipina bagian utara telah diidentifikasi sebagai daerah sumber tsunami yang sangat berbahaya, dimana lempeng Eurasia menunjam dibawah lempeng laut Filipina dengan kecepatan 70mm/tahun. Catatan sejarah dan model numerik menyatakan bahwa manila trench menjadi ancaman tsunami di kawasan tersebut.(bmkg/bim/bhc/sya)


 
Berita Terkait BMKG
 
• BMKG: Awan Tebal Memanjang di Meulaboh Aceh Murni Akibat Dinamika Atmosfer, Tak Ada Kaitan Mistis
 
• Luncurkan Pemutakhiran Aplikasi Info BMKG, Dukung Asian Games dan Masyarakat Peduli Bencana
 
• BMKG Menjadi Pilot Project Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Asia Tenggara dan Pasifik
 
• BMGK Luncurkan Aplikasi Baru Info Cuaca & Iklim, Bantu Pemudik Jelang Lebaran
 
• Fenomena Equinox Merupakan Fenomena Alamiah dan Bukan seperti HeatWave
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]