JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras hingga 2 juta ton bukan hanya pengingkaran atas janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 lalu, namun juga kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui menjadi bukti buruknya kinerja pemerintah.
Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, jika kesemrawutan data dijadikan alasan untuk melakukan impor maka pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras tahun 2018 mengalami surplus.
"Jangan-jangan impor dua juta ton beras memang sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan, mengingat jumlahnya cukup signifikan," ujarnya kepada redaksi, Kamis (30/8).
Menurut Jajat, impor bahan pangan hingga saat ini masih menjadi isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan. Citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional.
Mengingat saat ini sudah masuk tahun politik, maka untuk menghindari dampak lebih jauh sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah.
"Kebijakan mengimpor dua juta ton beras seperti menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani. Untuk itu, jika ke depan tidak ingin terus dibohongi program janji politik dari calon penguasa sebaiknya rakyat harus bisa kritis dalam menilai berbagai solusi yang ditawarkan para kandidat," imbuh Jajat yang juga direktur eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID).(wah/rmol/bh/sya)
|
