Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Palestina
Indonesia Harus Tolak Peta Jalan Damai Israel - Palestina Usulan AS
2020-02-01 14:22:43

President Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menolak peta jalan damai Israel - Palestina usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia menilai, peta jalan damai tersebut hanya menguntungkan Israel sepihak. Menurut Kharis, Pemerintah perlu mengusulkan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) segera mengagendakan sidang darurat menyikapi hal tersebut.

"Apa yang terjadi di Kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina dimana Amerika dan Israel dalam membuat peta sepihak jalan damai yang berbau konspirasi itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional," jelas Kharis dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (29/1) lalu.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menilai, apa yang dilakukan oleh Trump yang terancam pemakzulan oleh Parlemen AS dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang juga saat ini terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

"Peta buatan AS dan Israel ini jelas menjadi ketegangan baru bagi keamanan kawasan, Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini," tegas Kharis.

Politisi dapil Jawa Tengah V itu menambahkan, Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB. Sebab, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika ini, diantaranya status Jerussalem yang dijadikan ibukota sepihak oleh Israel.

"Rencana damai itu juga dikatakan memungkinkan Israel lebih banyak mencaplok daerah Tepi Barat Palestina yang selama ini kerap dijadikan pemukiman oleh warga Israel dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel sangat jelas sekali ini menjadi peta yang merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas soal perjanjian damai Timur Tengah. Dalam kesempatan itu, Trump menyanjung Israel dan mengatakan negara itu telah mengambil langkah besar untuk perdamaian, termasuk komitmen didemiliterisasi untuk Palestina. Namun, sayangnya dalam pertemuan itu tidak ada wakil dari Palestina.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
• Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan
 
• Terekam, Biadabnya Tentara Israel Rayakan Kehancuran RS Indonesia
 
• Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah
 
• Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini
 
• Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]