Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Suriah
Indonesia Dukung Pemerintahan Suriah yang Sah
2018-09-13 17:36:50

Anggota BKSAP DPR RI Taufiqulhadi memberikan keterangan saat acara pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).(Foto : Kresno/Rni)
BALI, Berita HUKUM - Suriah menilai Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam percaturan politik dunia. Oleh karenanya, Suriah selalu berupaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Anggota DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, pertemuan bilateral antara DPR RI dengan delegasi Suriah merupakan sebuah pertemuan yang penting, dan Indonesia akan berkomitmen mendukung pemerintahan Suriah yang sah, sesuai sistem politik luar negeri Indonesia.

"Mereka ingin menjelaskan mengenai perkembangan situasi negaranya pada saat ini. Mereka juga ingin memberitahukan, apabila ada elemen-elemen tertentu di dalam sebuah negara tidak diselesaikan, maka akan berakibat masalah ke depannya. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh delegasi Suriah," ucapnya dalam pertemuan bilateral dengan delegasi Suriah di sela-sela The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Kamis (13/9).

Taufiq, sapaan akrabnya itu menyatakan, sikap setuju bahwa persoalan-persoalan penafsiran terhadap agama yang bersifat sepihak itu, memang harus diselesaikan. Menurutnya, di Indonesia tidak boleh ada kaum yang merasa dirinya paling benar, di dalam konteks beragama, sehingga kerap menyalahkan pihak lain. Hal itu juga yang terjadi di Suriah.

"Kita ingin menegaskan kepada Suriah bahwa Pemerintah Indonesia selalu mendukung pemerintahan yang sah. Sebab itu, adalah sistem politik luar negeri kita. Oleh karenanya, tidak dibenarkan kalau politik luar negeri kita mendukung kaum pemberontak. Karena kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk," ujarnya.

Ditegaskan politisi Partai NasDem itu, Indonesia selalu komitmen kepada pemerintahan yang sah, termasuk kepada Suriah. Taufiq menyampaikan bahwa Indonesia mendukung pemerintah Suriah untuk dapat menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya.

Terkait harapan dibentuknya Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah, Taufiq mengatakan akan membicarakannya secara luas kepada Pimpinan DPR RI, usai dilakukannya pertemuan dengan Parlemen Suriah tersebut.

"Kemungkinan bisa terbentuk. Sebab sampai sekarang memang belum terbentuk Grup Kerja Sama Bilateral antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Suriah. Progres kerja sama secara ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan antara Indonesia dengan Suriah juga masih tetap berjalan hingga saat ini. Di Suriah sendiri masih didatangi produk-produk Indonesia, seperti produk bulu mata buatan Wonosobo," tutur Taufiq.

Selain itu, lanjutnya, di negara Suriah juga masih banyak tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. "Kita sudah mempunyai Kedutaan Besar di Suriah, dengan demikian jelas bahwa kita mendukung pemerintahan yang sah dalam garis kebijakan politik luar negeri kita," pungkas politisi dapil Jawa Timur itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Suriah
 
Presiden Assad dapat Suaka di Rusia, Pemberontak HTS Kuasai Damaskus
 
Konflik Suriah: Turki dan Rusia Sepakat Umumkan Gencatan Senjata 'Bersejarah'
 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Bersumpah Melanjutkan Operasi Militer di Suriah Utara
 
Serangan Turki di Suriah, Jumlah Korban Meninggal dan Pengungsi Melonjak
 
Erdogan: Pasukan Turki Lancarkan Serangan di Suriah untuk Dirikan 'Zona Aman'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]