JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Diskusi: Pilpres 2014; "Menarik Garis Demarkasi Antara Orde Baru dan Generasi Baru", dimana Pemilu ini memiliki arti penting, bukan semata-mata karena kita akan memiliki pemimpin baru, disamping itu agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain dalam persoalan penegakkan HAM.
Menurut Kordinator KontraS, Haris Azhar, yang hadir sebagai narasumber dalam acara ini menyatakan, saatnya kedepan kita harus berani mendorong rezim Indonesia baru, negara harus menarik garis batas demokrasi. Haris mencontohkan, bahwa Presiden SBY merupakan pemimpin yang paling elegan dan berkuasa penuh hampir 10 tahun, namun Presiden SBY menurut Haris merupakan bagian dari sisa-sisa orde baru.
"Gagasan kebangsan dan demokrasi karena orde baru sudah memiliki sistim, kekerasan bisa dilatih, bisa dibayar, dan itulah contoh orde baru, siapapun bisa melakukan kekerasan, dan siapapun bisa menyusun agenda kekerasan," ujar Haris Azhar pada acara Diskusi bersama narasumber dari ICW di Galery Cafe Cikini Jakarta Pusat, Jumat (4/4).
Dijelaskannya, bahwa dirinya tidak dalam posisi kesatu partai tertentu dan tidak ke satu Capres tertentu, KontraS melihat ada Partai-Partai dan Capres yang memang bisa berpotensi membubarkan agenda penegakkan Hak Azasi Manusia kedepan di Indonesia.
"Ada sejumlah nama, ada Prabowo yang patut diduga diminta pertangung jawab terhadap kasus penculikan, ada Wiranto dalam kasus penembakan Semanggi belum selesai, peristiwa Mei belom selesai, dan Aburizal Bakrie kasus lumpur lapindo belum selesai, kita tidak boleh biarkan partai atau Capres tertentu ini maju, sampai adanya kejelasan terhadap kasus-kasus tersebut," ujar Haris Azhar kembali.
Menurutnya, KontaraS punya alternatif lain, namun dirinyapun masih bertanya, apakah nantinya mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM massa lalu?.
"Penegakkan HAM merupakan jati diri bangsa Indonesia dan bukan agenda asing, bukan agenda Yahudi, jangan di politisir, HAM harus melekat pada bangsa Indonesia," pungkas Haris Azhar.(bhc/put) |
