Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Pesawat Eurofighter Typhoon
Indonesia 'Berminat Membeli Pesawat Tempur Inggris'
Monday 04 Nov 2013 21:39:54

Pesawat Jet Multi-Tempur Eurofighter Typhoon (Foto eurofighter.com)
INGGRIS, Berita HUKUM - Surat kabar Inggris The Times melaporkan Indonesia secara informal melobi Inggris mengenai kemungkinan membeli sampai 24 unit pesawat jet multi-tempur Eurofighter Typhoon. Penjualan itu, bila terlaksana, akan bernilai sekitar £5 miliar atau hampir Rp71 triliun.

Secara terpisah, perusahaan peralatan militer Inggris BAE Systems menawarkan untuk meremajakan pesawat-pesawat jet Hawk yang sudah dimiliki Indonesia. Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio, membenarkan bahwa memang ada pembicaraan mengenai peremajaan pesawat Hawk, namun membantah ada rencana pembelian pesawat multi-tempur Eurofighter Typhoon.

"TNI AU sedang membahas mengenai Eurocopter, helikopter Eropa. Tetapi masih dievaluasi untuk dibahas di tingkat TNI AU, belum dibahas di kementrian (pertahanan)," kata Wayan Midhio.

Saat ini Indonesia memiliki beragam jenis pesawat tempur, diantaranya pesawat Hawk buatan Inggris, F-16 buatan Amerika dan pesawat Sukhoi buatan Rusia. Peneliti CSIS urusan pertahanan Evan Laksamana mengatakan, keragaman ini merupakan upaya diversifikasi pemerintah terhadap peralatan pertahanan, karena Indonesia beberapa kali dikenakan embargo pembelian peralatan dari negara-negara Barat seperti Amerika dan Inggris.

Pemerintah Inggris di bawah Partai Buruh pada tahun 1999 melarang penjualan peralatan pertahanan atas dugaan pesawat-pesawat pengebom buatan Inggris digunakan untuk mengebom warga sipil di Timor Timur, Papua dan Aceh.
Pada tahun yang sama Kongres Amerika menerapkan pelarangan penjualan senjata kepada Indonesia atas alasan serupa, yang baru dicabut pada tahun 2005.

Namun Evan Laksamana melihat, upaya diversifikasi pembelian senjata yang tidak dibarengi rencana jangka panjang akan menjadi masalah di kemudian hari.

"Dari segi sistemnya, dari segi maintenance, dari segi biaya yang harus dikeluarkan untuk melatih orang-orang yang sama. Dalam situasi darurat misalnya, belum tentu orang yang sudah dilatih untuk menerbangkan Sukhoi bisa menerbangkan Typhoon. Jadi biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak," Ujar Evan, (bbc/bhc/bar)


 
Berita Terkait Pesawat Eurofighter Typhoon
 
• Indonesia 'Berminat Membeli Pesawat Tempur Inggris'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]