Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Dana Kampanye
Ikon Anyar Jokowi-Ahok untuk Dana Kampanye Berikutnya


Boneka Jokowi-Ahok (Foto: Bramantyo)
SOLO, Berita HUKUM - Setelah melewati fase awal Pemilukada DKI Jakarta, Jokowi-Ahok melakukan inovasi ikon teranyarnya. Sebelumnya, pasangan calon pemimpin daerah yang menjadi salah satu daerah metropolitan terpadat di dunia itu telah membuat ikon baju kotak-kotak, yang dinilai banyak pihak sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat miskin.

Kini pasangan yang diusung PDIP-Gerindra itu membuat ikon anyar, yakni boneka dengan baju kotak-kotak. Dengan adanya ikon ini, pihaknya berharap dapat memberdayakan para pelaku ekonomi usaha kecil menangah ke bawah.

”Bonekanya laku dan ekonomi usaha kecil menengahnya berdaya. Itu yang terpenting," papar Jokowi di Solo, Selasa (24/07).

Bahkan, pihaknya tidak khawatir dengan adanya fakta penghilangan baju kotak-kotak di pasaran. Jokowi menyatakan bahwa tidak khawatir kemungkinan pemasaran boneka yang menjadi income kampanye mereka ini seperti kejadian baju kotak-kotak di pasaran.

Boneka ini diinisiasi dari timses mereka sendiri, yang bertujuan membangun kemandirian dana. Namun, ketika ditanya tempat pembuatan pihaknya enggan memaparkan.(bhc/frd)


 
Berita Terkait Dana Kampanye
 
Aturan Dana Kampanye
 
KPU Ungkap Caleg DPD Harus Laporkan Dana Kampanye
 
Bulan Ini KPU Sahkan Aturan Dana Kampanye
 
Aturan Dana Kampanye Bisa Menyinggung Rasa Keadilan Caleg Non Pengurus?
 
KPU dan Bawaslu Diminta Audit Dana Kampanye Parpol dan Caleg
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]