JAKARTA, Berita HUKUM - Penegakkan Hukum dan HAM di tahun 2012 menurut mantan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, masih banyak terjadi kekerasan. Hal itu diungkapkannya dalam acara Refleksi dan Evaluasi yang diadakan oleh Partai Persatuan Pembangunan PPP di jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Rabu (26/12).
Ifdal Kasim menilai bahwa, "saya melihat merebaknya kekerasan di perkebunan dan konflik yang terjadi di wilayah pertambangan dan perkebunan di Indonesia tahun 2012, serta banyak terjadi penembakan terhadap orang-orang yang mempertahankan hidup mereka dalam mempertahankan Hak atas tanah yang mereka miliki. Tetapi tidak ada solusi dari Negara agar tidak menurunkan Brimob, dan dihadapkan ke masyarakat untuk melawan dengan melakukan pembakaran terjadi di Mesuji, Lampung, Bima, Riau, Paluta. Masyarakat dihadapkan dengan TNI, Polisi, dan PAM swakarsa. Bila ini diteruskan, maka akan banyak lagi korban yang berjatuhan," ungkap Ifdal Kasim.
Ditambahkannya, "harga nyawa di Indonesia sangat murah, karena tidak ada penyelesaian dari setiap kasus-kasus kekerasan, dan malah hanya jadi Headline di koran saja. Kami di Komnas HAM tidak tahu proses penegakkan hukum terhadap aparat yang melakukan penembakan, sampai dimana hukum terhadap kasus seperti ini harus di pertangungjawabkan bukan dilindungi," tambahnya.
Solusinya menurut Ifdal Kasim, "harus dibangun akuntabilitas, dan pimpinan jangan hanya loyal terhadap anggotanya sendiri. Kemudian apa yang terjadi di Papua saat ini, jangan dianggap kecil, karena akan membesar. Dan jangan juga dibiarkan tidak ada penanganan di Papua, dan isu Papua akan menjadi isu yang besar di Dunia Iternasional. Sejak saya di Komnas HAM, satu-satunya isu yang bila satu saja terjadi penembakan di Papua, maka akan datang surat di Kantor Komnas HAM dari seluruh Dunia terhadap apa yang terjadi di Papua," pungkasnya.(bhc/put) |
