Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Golkar
Ical: Tidak Menutup Kemungkinan Golkar Usung JK Dan Akbar Jadi Capres
Saturday 14 Apr 2012 21:07:51

Ical. Kalla, Akbar (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan kader Golkar yang lain, selain dirinya diusung Golkar untuk maju sebagai calon presiden (Capres) 2014.

Karena keputusan akhir, siapa Capres yang diusung Partai berlambang Pohon beringin ini. Ditentukan pada rapat Pimpinan Partai (Rapim). "Kalau soal wacana capres selain saya, itu semua keputusannya di Rapim. Kalau misalnya Rapim memutuskan calon satu-satunya dari partai Golkar, ya itulah Rapim yang memutuskan," ucap pria yang kerap disapa Ical saat ditemui wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (14/4).

Ical menambahkan, bahwa seluruh kader harus patuh dan taat kepada keputusan yang sudah diambil dalam Rapimnas. “Jadi tidak ada satu pun orang yang tertutup peluangnya, siapa pun itu baik saya, Akbar Tandjung maupun Jusuf Kalla. Tapi saya siap saja jika diusung kader sebagai orang yang selalu mempunyai niat baik kepada negara," tambahnya.

Sementara itu dikesempatan yang terpisah, Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak ada upaya pengurus partai Golkar untuk menjegal dirinya menjadi capres 2014, dirinya yakin Golkar adalah partai yang demokratis. "Tidak ada upaya menjegal. Golkar itu Partai yang demokratis,” ujarnya.

Untuk itu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, menyarankan kepada pengurus Partai untuk objektif dalam memutuskan Capres. “Karena dalam aturan ketentuan penunjukan Capres, harus di dahulu dengan survei yang objektif, baru diputuskan siapa Capresnya," sarannya.

Dan jika ketentuan tersebut tidak dijalankan pengurus Golkar saat ini, Ketua Umum PMI ini khawatir partisipasi masyarakat akan hilang. "Masyarakat di daerah nanti dikhawatirkan tidak akan taat. Itu bahaya. Kalau Partai yang otoriter, karena sejarah memang bisa seperti itu, tapi kalau Golkar yang lebih terbuka, demokratis dan didirikan secara bersama-sama. Bahaya jika ada otoriter," jelas Jusuf Kalla.

Seperti diketahui, bahwa Golkar berencana mempercepat Rapimnasus partainya pada akhir Juli 2012. Nantinya dalam Rapimnasus tersebut, akan dibahas dan menunjuk calon dari Partai Golkar yang akan maju pada pemilihan Presiden 2014. Sedangkan Rapimnas Oktober 2012 tetap akan berjalan, namun hanya akan membahas evaluasi terhadap program-program partai. (bds/rob)


 
Berita Terkait Partai Golkar
 
Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X
 
Munas XI Partai Golkar Digugat ke PN Jakarta Barat,Begini Nasib Bahlil Sebagai Ketum Baru?
 
Buka Fun Football Pekan Olahraga KAHMI, Bamsoet Tegaskan Capres Golkar Airlangga Hartarto
 
Henry Indraguna Masuk Daftar Dewan Pakar Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024
 
Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]