JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak KPK untuk mengusut dugaan kasus korupsi dana hibah di lingkungan Polri yang jumlahnya ratusan miliar.
Pengusutan dugaan kasus korupsi ini, menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, harus segera dilakukan. "Kini sudah ada tiga dugaan kasus korupsi yakni dugaan korupsi di kawasan Sespim Lembang, kasus hibah di Akpol dan PTIK", ujar Neta S Pane di Jakarta, Minggu (30/9).
Kasus di Lembang menyangkut pembangunan gedung Disaster Recovery Centre seharga Rp 139 miliar yang merupakan proyek Div TI dan Asisten Sarpras Polri di Sespim Lembang.
Bangunannya 3 lantai seharga Rp 14 miliar dan IT nya Rp 125 miliar. "Biaya ini dinilai terlalu besar dan diduga terjadi mark up", tukas Pane.
Selain itu, tambah Pane, gedung DRC seharusnya dibangun di daerah bebas gempa. Polri sendiri sebenarnya belum perlu membangun DRC. Tapi yang terjadi DRC di bangun di halaman dalam Sespim yang rawan gempa karena bagian dari kawasan cesar Lembang. Akibat berbagai kejanggalan itu, sampai saat ini Kapolri belum mau meresmikan proyek yang sudah selesai tahun 2011 tersebut.
Diduga proyek DRC adalah korupsi terstruktur. Untuk itu, Polri, DPR, BPK, dan KPK harus segera mengusutnya, tegas Pane.
Selain itu, kata Pane, KPK perlu mengusut rencana pembangunan Dormitory Paramartha di Akpol, yang menggunakan dana hampir Rp 60 miliar yang dimintakan dari beberapa pengusaha.
KPK harus mengusut secara jelas siapa saja pengusaha yang menyumbang karena sumbangan itu disebut - sebut sebagai hibah dan hingga kini proyeknya tidak berjalan.
Menurut Pane, kasus hibah juga terjadi di PTIK. Seorang pengusaha berinisial SU memberi hibah Rp 7 miliar untuk memperbaiki lapangan lari di PTIK. KPK harus mengusutnya, apakah hibah ini kompensasi dari kasus SU di Tangerang atau ada indikasi pencucian uang, yang jelas hingga kini kasus SU tidak kunjung ke pengadilan. "IPW juga sudah melaporkan kasus ini ke KPK", kata Pane.(rm/ipb/bhc/rby) |
