"Jika inflasi adalah jin, maka deflasi" /> BeritaHUKUM.com - IMF Peringatkan Risiko Deflasi

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
IMF
IMF Peringatkan Risiko Deflasi
Thursday 16 Jan 2014 16:18:26

Tahun lalu IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.(Foto: AFP)
WASHINGTON, Berita HUKUM - Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, memperingatkan risiko adanya deflasi sebagai reaksi atas pemulihan ekonomi global.

Lagarde mengatakan bahwa "ada optimisme" tentang pertumbuhan, tetapi pemulihan masih "rapuh."

"Jika inflasi adalah jin, maka deflasi adalah ogre [monster] yang harus diperangi," katanya dalam sebuah pidato di Washington.

Sebelumnya, Bank Dunia mengatakan ekonomi global berada di sebuah "titik balik" tetapi "tetap rentan."

"Kami melihat meningkatnya risiko deflasi, yang bisa berarti bencana bagi pemulihan [ekonomi]," kata Lagarde di National Press.

Deflasi dapat mengurangi konsumsi pribadi karena orang menunggu harga jatuh lebih jauh, dan menghambat investasi karena dapat meningkatkan biaya riil pinjaman.

Lagarde juga memperingatkan tentang volatilitas sebagai dampak ikutan penarikan stimulus moneter secara bertahap oleh Amerika Serikat.

Belum Stabil

Bank Dunia mengatakan dalam laporan tahunannya bahwa negara-negara kaya tampaknya "akhirnya membaik" setelah krisis keuangan.

Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di negara berkembang.
Tapi Bank Dunia juga memperingatkan prospek pertumbuhan "tetap rentan" terhadap dampak penarikan langkah-langkah stimulus ekonomi di AS.

AS sudah mulai menurunkan program pembelian obligasi bulanan, yang sebelumnya ditetapkan sebesar US$85miliar per bulan.

Ada kekhawatiran ini bisa mendorong kenaikan suku bunga global, yang dapat mempengaruhi aliran uang masuk dan keluar dari negara-negara berkembang dan membuat pasar keuangan internasional lebih tidak stabil.

Bank Dunia memperingatkan bahwa beberapa negara berkembang "bisa menghadapi risiko krisis" jika penarikan stimulus ini dibarengi oleh volatilitas pasar.(BBC/bhc/sya)


 
Berita Terkait IMF
 
• SBY Harapkan Rakyat Rasakan Manfaat 'IMF - World Bank Annual Meeting' di Bali
 
• Tiga Catatan Gerindra Sebut Penyelenggaraan Annual Meeting IMF Tak Pantas Dilemparkan ke Pemerintahan SBY
 
• Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron
 
• Akan Jumpa Pers, Prabowo Minta Pertemuan IMF-World Bank Ditunda
 
• Anggaran Pertemuan IMF-WB Lebih dari Rp 1,1 Triliun Sebaiknya untuk Bencana Alam
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]