Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Yusril Ihza Mahendra
ICW Dukung Moratorium, Yusril Ancam Somasi Amir-Denny
Tuesday 01 Nov 2011 20:18:49

Aksi unjuk rasa pemberantasan korupsi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham) terkait moratorium remisi bagi koruptor. Namun, diperlukan langkah konkret dan dipermanenkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, langkah ini mendapat tentangan dari Yusril Ihza Mehendar. Bahkan, ia berencana melayangkan somasi terhadap dua pimpinan kemeterian tersebut.

Menurut Peneliti ICW, Febri Diansyah dalam jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Senin (1/11), pemberian remisi memang harus lebih diperketat. Terutama bagi terpidana kasus korupsi. "Kami menyambut dengan senang hati moratorium remisi bagi koruptor. Tapi harus dipermanenkan dengan peraturan pemerintah (PP) dan presiden harus segera menandatangani, agar moratorium itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan pencitraan,” kata dia.

Dijelaskan, PP terakhir yang ditetapkan presiden mengenai aturan pemberian remisi kepada koruptor dan teroris yang diperketat. Sedangkan untuk PP yang baru harus lebih diperketat lagi aturan serta syaratnya. Seperti perlakuan khusus bagi whistle blower dan justice colaborar, sehingga narapidana tetap mendapatkan haknya dan tidak melanggar UU.

Mengenai wacana hukuman minimal bagi koruptor selama lima tahun, jelas Febri, bisa diterapkan saja diterapkan. Tetapi yang lebih penting adalah membuat efek jera bagi koruptor. Hal ini dapat ditempuh dnegan menjatuhkan vonis berat, memiskinkan dan sanksi kerja sosial.

“Kerja sosial bia digunakan sebagai penggantian kerugian negara atau pengganti denda. Jika perlu para koruptor itu diharus menyapu jalan raya. Artinya, para koruptor itu harus bekerja sosial di bidang pelayanan publik,” tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang) Yusril Ihza Mahendra berencana mengajukan somasi terhadap Menkumham Amir Syamsudin dan Wamenkumham Denny Indrayana. Hal ini tentu saja terkait dengan kebijakannya untuk melakukan moratorium remisi terhadap terpidana kasus korupsi.

"Saya akan mensomasi Menkumham dan Wamenkumham. Somasi itu akan kami lakukan mungkin hari ini atau besok, setelah surat kuasa kami tandatangani. Kemudain, kami akan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terhadap berbagai Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UU Pemasyarakatan yang berlaku," katanya.

Menurut dia, moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya UU Pemasyarakatan, dimana disebutkan bahwa remisi merupakan hak dari setiap narapidana. Selain itu moratorium remisi tersebut, juga akan melanggar hak konstitusi warga negara. “Revisi dulu UU yang mengatur remisi dam pembebasan bersyarat, sebelum melakukan moratorium,” jelas dia.(tnc/spr/wmr)


 
Berita Terkait Yusril Ihza Mahendra
 
• Yusril Ihza Mahendra Mengklarifikasi Dirinya yang Dituding Pengkhianat
 
• Cerita Yusril Dipanggil Jokowi Bahas Khusus Kasus Habib Rizieq Shihab
 
• Yusril Menyambut Baik Tawaran Rizieq Membentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
 
• Yusril: Salah Mengambil Kebijakan, Aksi 4 November Bisa Bermuara Ke Presiden
 
• Gagal 'Nyalon', Ini Ucapan Yusril kepada Cagub yang Akan Bertarung di Pilkada DKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]