Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
ICW
ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar
Monday 07 Apr 2014 19:24:09

Koordinator Divisi Korupsi, Politik ICW, Abdullah Dahlan (ke 2 kanan) saat di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta Pusat, Senin (7/4).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Divisi Korupsi, Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan mengungkapkan sinyalemen money politik dalam Pemilihan Umum Legeslatif (Pileg Legislatif) pada Rabu April 2014 mendatang, dimana ICW menemukan data, bahwa akan ada serangan paska bayar terhadap para pemilih yang mencoblos sesuai dengan permintaan, dengan itu ICW meminta agar pemilih tidak boleh membawa HP camera dalam bilik suara.

"ICW menemukan sinyaleman akan ada serangan money politik, paska bayar, dengan menunjukan bukti pencoblosan partai tertentu dan akan dibayar," ujar Abdullah Dahlan di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat, Senin (7/4).

Selain itu Partai Golkar disebut partai yang paling banyak melakukan Money Politik untuk mendulang suara. Partai Golkar paling banyak lakukan pelanggaran money politic dan pelanggaran lainnya yaitu 23 kasus pelanggaran, selain Golkar ada partai PAN 19 kasus, Demokrat 17 kasus dan PDIP 13 kasus," ujar Abdulah kembali.

Dijelaskanya lebih lanjut, bahwa praktik money politic kerap dijadikan cara untuk mendapatkan suara pemilih, karena parpol ingin mendapatkan suara banyak secara instan.

"Partai Golkar memang dominan melakukan pelanggaran diikuti PAN, Demokrat kemudian PDIP mereka membangun keterpilihan dengan cara yang instan," terang Abdullah.

Abdullah mengemukakan, politik uang merupakan cara-cara yang tidak berintegritas yang dilakukan partai. Pola seperti ini juga dinilai memperburuk proses Pemilu di Indonesia.

"Dalam hal ini ICW sudah menyiapkan TIM khusus untuk terus memantau jalanya pemilu 9 April mendatang, adapun daerah yang di pilih antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta, serta beberapa daerah rawan kecurangan lainya," pungkas Abdullah.(bhc/put)


 
Berita Terkait ICW
 
• Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Pimpinan KPK Periksa Pahala Nainggolan
 
• Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI
 
• ICW Somasi Menkumham dan Protes Jokowi pada Proses Pemilihan Calon Kapolri
 
• ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar
 
• KJP Bermasalah, Jokowi Belum Berprestasi di Jakarta
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]