Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Media
Humas Monopoli Liputan, Wartawan Boikot Liputan Wapres di Samarinda
Thursday 19 Jun 2014 23:14:36

Demo sejumlah wartawan yang meletakkan kartu ID Pers dan kamera dilantai acara Peliputan Wapres Boediono di Samarinda, Kamis (19/6).(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejumlah wartawan dari media televisi, cetak dan media online nasional maupun lokal, kecewa dengan sikap dari pihak pengaman yang mengusir sejumlah wartawan, yang sudah berada dalam lokasi gelar TTG-N XVI, yang menjadi tempat wakil Presiden Indonesia Boediono beserta rombongan, melakukan pemantauan langsung hasil pameran dari semua daerah provinsi di tanah air.

Insiden yang membuat sejumlah wartawan kecewa, dan menanggalkan I'd Card peliputan Pers yang dikeluarkan pihak panitia, juga kartu persnya serta alat peraga peliputan seperti; camera dan handycam dan diletakan di tanah sebagai tanda terpasungnya media saat melakukan peliputan Wapres Boediono. Para awak media ini diminta untuk mengambil gambar dari luar stand pameran, padahal acara pameran gelar TTG-N XVI untuk umum.

"Para wartawan diminta untuk keluar dari ruangan ini, ada perintah terakhir dari atasan, wartawan diminta keluar dan ambil gambar dari luar saja," perintah salah satu anggota TNI.

Diluar arena pameran semua wartawan yang kecewa lalu menanggalkan semua atribut peliputan; I'd Card, Kartu Pers serta Camera dan Handycam dan meletakan barang-barang ditanah. I'd Card Pers yang dikeluarkan panitia dikembalikan kepada anggota Pangdam VI yang menerbitkan kartu tersebut.

Salah seorang media televisi nasional, Asho, yang merupakan kontributor TVOne di Samarinda mengatakan kekecewaannya, karena saat hendak masuk di arena pameran yang merupakan tempat Wapres Boediono melihat arena pameran, didorong keluar, jelas Asho.

"Saya hendak masuk, namun petugas yang menjaga pintu masuk langsung mendorong saya keluar," ujar Asho.

Kekecewaan yang sama juga dilontarkan oleh pewarta Deny kontributor BeritaSatu, Deni ungkapkan rasa kecewanya kepada teman-teman, bahwa ketika dirinya bersama dengan yang lain, dengan memiliki I'd ring satu dengan dua stempel sudah berada di dalam arena pameran, menunggu Wapres Boediono dan rombongan melihat pameran, tiba-tiba salah seorang anggota memerintahkan untuk keluar dari ruangan dan diminta ambil gambar Wapres hanya dari luar saja, ketus Deny.

"Saya sangat kecewa dengan tindakan pengusiran dari ruangan stand pameran, pada hal itu yang terpenting mengambil gambar moment wapres melihat stand pameran dan berdialog dengan peserta pameran, I'd dan kartu pers yang kami tanggalkan merupakan bentuk kekecewaan dan akan kami blokir pemberitan kegiatan wapres," kecam Deny.

Kejadian seperti ini, nampaknya adanya diskriminasi dari Humas Provinsi Kaltim yang memonopoli untuk peliputan kegiatan wapres, sehingga wartawan baik elektronik, online, cetak nasional dan lokal yang sangat dirugikan.

Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letkol Chb Totok Surahmat, kepada wartawan di luar arena pameran TTG-N XVI mengatakan bahwa, karena pertimbangan tempatnya sangat sempit, protokol dari pada nanti mengganggu perjalanan beliau, beberapa wartawan pemerintah saja yang libut, terang Totok.

"Saya ucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan semua, lain kali saya berjanji untuk seluas-luasnya bagi wartawan, ini karena, keterbatasan tempat saja kita pertimbangkan sangat rumitlah," ujar Totok.

Alasan lain menurut Kapendam VI, banyak wartawan yang tidak terdata juga, setelah mempelajari banyak humas sebagai peserta, mudah-mudahan lain waktu dapat memberikan seluasya kepada wartawan.

"Setelah saya pelajari, wartawan dari humas sebagai peserta, mohon maaf atas ketidak nyamanan bapak, mudahan lain waktu saya akan buka seluasnya," pungkas Totok Surahmat.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Media
 
• LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
• Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
• LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
• Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
• Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]