JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang ormas NU dan Muhammadiyah hanya yang layak didukung lantaran berjasa kepada kemerdekaan Indonesia dan pro-pancasila, juga menuai kritik dari Syaefullah Hamid, SH. MH sebagai perwakilan salah satu pengurus Ormas di DPP Hidayatullah.
Syaefullah Hamid menyampaikan bahwa, pernyataan Kapolri tersebut menurutnya seraya kurang mendukung pada upaya Polri sendiri untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di tengah masyarakat, ungkapnya, saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta, Rabu (31/1).
"Akan tetapi justru terbaca seperti ada upaya memecah belah ormas islam, seperti politik pecah belah yang dulu pernah dijalankan oleh kolonial Belanda," cetusnya.
Bahkan ia menyampailkan selain itu, pernyataannya dari Kapolri tersebut, "bisa dianggap tidak mengerti sejarah atau sengaja melupakan sejarah bahwa selain NU dan Muhammadiyah, masih banyak ormas Islam lain yangj juga ikut berjuang mendirikan bangsa ini, sebut saja Persis, Al Washliyah dan lain-lain," jelasnya.
Kalau memang Kapolri tidak mau jajaran di kepolisian bekerjasama dengan Ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah, "maka tidak seharusnya alasan itu membuat
Kapolri menghilangkan peran-peran kesejarahan yg sudah dilakukan oleh Ormas Islam lainnya (selain NU dan Muhammadiyah), Apalagi menuduhnya mau meruntuhkan NKRI. Tuduhan ini sangat melampaui batas," ujar Syaefullah Hamid, yang berprofesi sebagai Pengacara.
Maka dari itulah, dirinya mengharapkan agar jangankan terhadap Ormas Islam yang memang terbukti ikut berjuang mendirikan bangsa ini, bahkan terhadap Ormas-ormas Islam yang lahir setelah Kemerdekaan tapi sudah berkiprah di tengah masyarakat mengisi kemerdekaan dan memberdayakan masyarakat.
"Mereka pun tidak layak diperlakukan demikian oleh Kapolri. Sehingga selayaknya Kapolri secara ksatria harus minta maaf," pungkasnya.(bh/mnd)
|
